OPINI - Menambal Celah Ketahanan Pangan Kota Palembang  Melalui Solidaritas Mikro

10 Kelurahan : Titik Fokus Solidaritas 2026

Agar visi kesejahteraan di RPJMD tidak hanya menjadi jargon, maka tahun 2026 harus menjadi momentum intervensi tepat sasaran.  Berdasarkan data POU dari Bapanas, ada 10 kelurahan yang harus kita "peluk" lebih erat karena tingkat kerentanan pangannya yang masih tinggi.

Jika dihubungkan dengan data PoU tingkat kelurahan dan konsumsi energi terendah (rata-rata di bawah 2.065 kkal), maka diperoleh 10 Kelurahan yang harus menjadi fokus utama intervensi Pemerintah Kota Palembang.

Kelurahan-kelurahan di atas merupakan wilayah padat penduduk dan wilayah pinggiran sungai (Seberang Ulu dan Ilir Barat II).  Rendahnya asupan energi (rata-rata 2.054 - 2.065 kkal) menunjukkan adanya keterbatasan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok (karbohidrat dan lemak).
Di sepuluh titik inilah semangat "Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera" benar-benar diuji. Kebijakan pemerintah tidak boleh lagi hanya bersifat umum, melainkan harus berbasis data mikro yang spesifik per wilayah.

Menyelamatkan Pangan Bersama Bilik Pangan

Salah satu solusi konkret untuk menutup celah angka POU ini adalah dengan mengelola potensi yang terbuang. Sangat ironis ketika di satu sisi masih ada warga di kelurahan prioritas yang kekurangan asupan, sementara di sisi lain sampah makanan dari pesta pernikahan, hotel, dan restoran kita terus menumpuk.

Di sinilah peran strategis komunitas seperti Bilik Pangan. Mereka adalah unit reaksi cepat yang bekerja di level mikro, menjemput kelebihan pangan yang masih sangat layak dan bergizi untuk disalurkan langsung ke piring mereka yang membutuhkan.

Kolaborasi dengan bank pangan lokal seperti ini adalah langkah paling manusiawi untuk menurunkan angka POU tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang.

Penutup
Tahun 2025 membuktikan bahwa kita bisa mencapai target mutu konsumsi pangan yang tinggi. Namun, tahun 2026 adalah waktunya memastikan tidak ada satu pun warga Palembang yang tertinggal.

Sebagaimana  "No One Left Behind"  yang menjadi prinsip utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, yaitu  komitmen untuk memastikan semua kelompok, terutama yang paling rentan (misalnya disabilitas, miskin, perempuan), mendapatkan manfaat dari pembangunan dan tidak ada yang terabaikan dalam mencapai kemajuan global.

Mari kita mulai dengan dua langkah nyata :  berhenti membuang makanan di meja makan sendiri dan mulai dukung gerakan penyelamatan pangan melalui Bilik Pangan.

Ketahanan pangan yang sejati bukan soal apa yang tertulis di dokumen RPJMD, tapi soal memastikan setiap perut warga di Palembang kenyang dengan layak.

Sebab piring yang penuh adalah hak setiap warga, bukan sekadar angka di laporan tahunan. (*)