Fakta Pelda Christian Ayah Prada Lucky Punya 2 Anak dari Wanita Lain, Istri Sudah Lapor Sejak 2018

"Tapi pertanyaan saya, saya tentara aktif, mengapa saya dibiarkan? Saya berbuat itu (perselingkuhan -red) karena ada sebab akibat. Mereka tidak pernah bertanya soal itu," jelasnya.

Herannya kasus pelanggaran tersebut justru diangkat saat keluarganya tengah berjuang keadilan atas kematian putranya.

"Mengapa anak saya meninggal, kasus ini baru diangkat?" tegasnya

Ia pun enggan untuk menyatakan keberatannya tersebut secara langsung ke Brigjen TNI Hendro Cahyono.

Kini, dia masih ingin berfokus terhadap persidangan Prada Lucky.

"Saya ingin berfokus ke anak saya untuk mencari keadilan, bukan urusan lain," jelasnya.

Respon Istri

Lusi Namo, anak dari Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpey mengungkapkan laporan tentang dugaan tersebut sudah pernah disampaikan ke pihak kesatuan sejak tujuh tahun lalu, namun tidak pernah direspons.

Pihak keluarga pun kaget mengapa Kodim 1627/Rote Ndao mendadak melaporkan Christian Namo sekarang.

“Saya dan mama sudah lapor dari tahun 2018, tapi tidak pernah ditanggapi. Kami juga kaget kenapa baru sekarang kasus itu diungkit, padahal mama sudah lama tidak melapor lagi,” ujar Lusi.

Munculnya kembali kasus lama tersebut dinilai keluarga sebagai upaya untuk menekan perjuangan Christian yang kini tengah menuntut keadilan atas kematian anaknya, Prada Lucky

Berdasarkan press conference yang dikirim oleh Christian Namo kepada POS-KUPANG pihak kuasa hukum dan keluarga menerangkan akan menempuh langkah hukum dengan beberapa tahap. 

Tahap pertama melaporkan secara resmi kepada Komnas HAM RI duhaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ini. 

Tahap kedua meminta perlindungan hukum dan pendampingan psikologi kepada LPSK bagi keluarga korban. 

Baca juga: Duduk Perkara Ayah Prada Lucky Dilaporkan Dugaan Langgar Disiplin, Hidup Bersama Wanita Tanpa Nikah

Ketiga, mengirimkan surat klarifikasi dan teguran resmi kepada Danrem, atas pernyataan publik yang merugikan keluarga korban. 

Keempat, menempuh langkah hukum administratif dan pidana bila  ditemukan unsur pelanggaran kode etik, pencemaran nama baik, atau  penyalahgunaan wewenang.