Hotman Paris Bandingkan Kasus Nadiem dan Tom Lembong, Pakar Hukum UI : Hanya Relevan Secara Politik

TRIBUNSUMSEL.COM -- Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook jerat mantan mendikburistek Nadiem Makarim jadi sorotan.

Setelah disamakan dengan kasus importasi gula kristal yang pernah menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

Hal tersebut membuat ahli hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson ikut memberikan reaksi melansir dari Tribunnews.com, Jumat (5/9/2025).

Pernyataan ini disampaikan Febby sebagai tanggapan atas perbandingan yang sebelumnya dilontarkan oleh kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, yang menyebut nasib kliennya mirip dengan Lembong.

“Kalau kita bandingkan dengan Kasus Tom Lembong, menurut saya, hanya tepat pada tataran politik, bukan hukum,” ujar Febby.

Febby menjelaskan bahwa meskipun keduanya merupakan pejabat publik yang menghadapi persoalan hukum setelah menjalankan kebijakan strategis, kasus Nadiem memiliki dimensi yang lebih kompleks karena menyangkut kebutuhan dasar pendidikan anak-anak Indonesia.

“Tetapi kasus Pak Nadiem jauh lebih problematik karena menyangkut kebutuhan dasar pendidikan anak-anak Indonesia,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa fakta-fakta hukum dalam kasus Lembong dan Nadiem tidak bisa disamakan begitu saja. Menurutnya, sistem pengadaan pemerintah yang rentan menjadi sorotan utama dalam kasus Nadiem.

“Perlu dicari informasi yang lebih jauh terkait faktanya baru bisa menilai apakah betul-betul sama atau tidak dari segi hukumnya,” pungkas Febby.
 

Duduk Perkara Kasus Chromebook

Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022. Kejaksaan Agung menyebut total kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun dari proyek senilai Rp9,3 triliun.

Pengadaan tersebut dinilai bermasalah karena spesifikasi perangkat yang digunakan mengunci pada produk berbasis Chrome OS, meski sebelumnya sempat dinyatakan tidak cocok untuk sekolah di daerah 3T.

Kejagung menyebut pengadaan dilakukan berdasarkan arahan langsung dari Nadiem, termasuk penerbitan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang mencantumkan Chrome OS dalam lampiran teknis.

Dalam pengembangan kasus, Kejagung menetapkan lima tersangka lain yang diduga ikut menikmati keuntungan ilegal dari proyek tersebut. Mereka terdiri dari mantan pejabat Kemendikbudristek dan konsultan perorangan yang disebut berperan dalam mengarahkan spesifikasi teknis agar mengunci pada sistem operasi tertentu.