Jam Tangan Branded Milik Ahmad Sahroni Dikembalikan usai Dibawa Remaja, Orang Tua: Bukan Hak

Saat itu, Ahmad Sahroni mengatakan bahwa dirinya berada di sekitar lokasi, tetapi memilih tidak menampakkan diri.

“Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung,” ujar Ahmad Sahroni saat dimintai tanggapan pada Selasa (26/8/2025).

Ahmad Sahroni pun menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai.

“Penyaluran kritik yang benar adalah seperti yang di Gerbang Pancasila. Itu bagus sekali,” katanya.

Dia juga menilai aksi tersebut dilakukan di tempat yang tepat dan dengan cara yang patut dihargai. 

Meski begitu, Ahmad Sahroni tidak menanggapi tuntutan substantif dari massa, melainkan lebih fokus pada kericuhan yang sempat terjadi.

Menurutnya, gesekan antara massa dan aparat bukan bagian dari penyampaian aspirasi, melainkan ulah oknum yang berpikiran preman.

Ahmad Sahroni pun mendorong Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pelaku kericuhan, termasuk jika mereka masih di bawah umur.

“Itu bukan bagian dari demo untuk menyalurkan aspirasi, tapi orang-orang yang berpikiran premanisme,” ucapnya.

“Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur,” tegas Ahmad Sahroni.

Masyarakat sebelumnya melakukan demo pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menuntut pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.

Demo ini mencerminkan kekecewaan publik yang memuncak terhadap DPR, terutama terkait isu kesejahteraan anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

Meski tuntutan pembubaran DPR mengemuka, secara hukum hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa amandemen UUD 1945.

(*)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com