Ahmad Sahroni Tolak Tantangan Salsa Erwina Debat Terbuka Soal Tunjangan DPR, Sebut Dirinya "Bego"

TRIBUNSUMSEL.COM- Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Erwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. 

Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai “tolol” dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga Rp50 juta per bulan.

Melalui unggahan Instagramnya, Kamis (28/8/2025), Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Erwina.

Baca juga: VIDEO Nafa Urbach Sesumbar Relakan Gaji dan Tunjangan DPR untuk Guru usai Panen Kritikan

Ia berguyon dengan nada bercanda ingin bertapa terlebih dahulu.

"Ane gak akan ladenin org yg ajak debat ane, ane mau bertapa dl bia pinter krn ane masih bloon. ane ini masih bego," tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instgramnya.

Unggahan tersebut kemudian memancing reaksi warganet.

Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Erwina.

“Takut kau bg?,” tulis seorang pengguna media sosial menanggapi unggahan itu. 

Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. 

"Jauh yah ibu ini ... lg Lomba debat di denmark yah ?? selamat ya bu ssmoga debat nya menang dan terus menang... Ibu juara dan juaraa," tulisnya. 

Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal “orang tolol sedunia” bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan.

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” kata Sahroni, dikutip Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

“Bahasa tolol itu bukan pada obyek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia.

Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.