Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik tentang penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta tampaknya masih terus berlanjut.
Sejumlah serangan dan kritikan menghampiri Anies Baswedan terkait hal tersebut.
Namun tampaknya Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tak ambil pusing soal rencana pengajuan hak interpelasi perihal balapan Formula E yang di pelopori oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Anies pun mengatakan, pihaknya lebih mengutamakan kepentingan warga di tengah pandemi virus corona (Covid-19), ketimbang masalah interpelasi Formula E.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, jika Gubernur DKI Anies Baswedan benar-benar sepenuh hati mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta, alangkah baiknya Balapan Formula E dibatalkan dan kembalikan uang rakyat yang nilainya sangat fantastis itu.
"Jika memang Pak Anies benar-benar mengutamakan kepentingan warga, kenapa tidak dibatalkan saja agenda Balapan Formula E di Jakarta. Karena uang yang sudah masuk jumlahnya tidak sedikit, dan jika di kembalikan uangnya itu sangat bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat Jakarta yang kesusahan karena terdampak Pandemi Covid-19," ketus Kenneth dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu pun tak khawatir, jika langkah Interpelasi balapan Formula E ini di anggap tidak akan berhasil.
Menurutnya, warga Jakarta akan dapat menilai siapa pejabat yang betul-betul bekerja menjalankan kewajibannya untuk mewakili aspirasi masyarakat terkait polemik pagelaran balapan Formula E ini.
"Saya tidak khawatir terkait pendapat beberapa pengamat dan rekan-rekan anggota dewan, bahwa Interpelasi ini akan gagal dan dianggap kami ini sedang berkhayal, yang penting kami sudah mengambil langkah awal dengan bertujuan supaya ada transparansi mengenai anggaran balapan Formula E ini, yang sudah disetor menggunakan APBD. Karena masyarakat berhak tau uang mereka dipakai kemana dan untuk apa saja?" sambung Kent.
Menurut Kent, Masyarakat DKI Jakarta perlu mengetahui bahwa kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami defisit, banyak program prioritas tidak berjalan karena tidak punya anggaran, tetapi Gubernur DKI Anies malah kekeuh mau mengadakan pagelaran balap mobil listrik tersebut.
Ada apa sebenarnya? Dan untuk rekan- rekan anggota dewan yang tidak mendukung interpelasi dan berpendapat masyarakat saat ini tengah menunggu aksi-aksi konkret untuk membantu warga di tengah Pandemi Covid-19.
"Bagaimana mau melakukan aksi konkret menolong masyarakat? wong uang Pemprov DKI Jakarta saja defisit. Contoh, distribusi KJP (Kartu Jakarta Pintar) saja carut marut, banyak murid yang berhak mendapatkan bantuan KJP tetapi di rekening Bank DKI mereka tidak uang, dan mereka terancam putus sekolah. Kemudian karena dampak PPKM yang terus berlanjut ini, banyak warga yang terkena PHK dan harus di rumahkan. Apa solusi untuk mereka? apakah Gubernur Anies sudah berfikir untuk mengantisipasi hal ini?, belum lagi sektor UMKM yang terdampak karena pandemi ini, banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan bantuan modal kerja supaya mereka bisa melanjutkan usahanya. Justru menurut kami dengan langkah interpelasi ini malah lebih konkret dan lebih kerja nyata. Kami ingin gubenur anies transparan dengan Masyarakat DKI Jakarta, di banding kami diam dan tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Uang Masyarakat Jakarta di hambur-hamburkan begitu saja. Dengan membatalkan pagelaran balapan Formula E serta mengalokasikan dana yang hampir Rp1 triliun itu, bisa untuk menolong masyarakat yang ekonominya terdampak Pandemi Covid-19," tegas Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Kent pun mengakui, jika dirinya salah satu anggota dewan yang mengkritik keras disaat pohon-pohon di Monumen Nasional (Monas) ditebang dengan berdalih untuk pagelaran balapan Formula E tersebut, akan tetapi hal itu terlanjur mendapat sorotan dari pemerintah pusat.
"Ada juga rekan anggota dewan yang menyindir kami, kalau ingin meminta informasi dari Gubernur Anies tidak perlu melakukan langkah Interpelasi, lha selama ini kami sudah baik-baik kok mempertanyakan permasalahan rencana pagelaran balapan Formula E ini, Saya malah termasuk yang paling keras mengkritik, pada saat awal ada pemotongan pohon di Monas, tetapi rupanya Gubernur Anies tidak menghargai kami. Bukannya menjawab, malah menframing seakan-akan kami berpolitik ingin menjatuhkan Pak Anies dengan melakukan langkah interpelasi ini," tutur Kent.
Baca juga: Hak Interpelasi Formula E yang Diusahakan PDIP Disebut Malah Bisa Untungkan Anies Baswedan
Baca juga: Wagub DKI Marah Usai Dituding PDIP Soal Potensi Pemborosan Rp 4,48 Triliun soal Formula E
Menurut Kent, Interpelasi sudah tertuang di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 322. Seharusnya, orang nomor satu di DKI Jakarta itu bersikap ksatria untuk bisa menjelaskan perihal rencana pagelaran Formula E.