Baca tanpa iklan
"Kami sebagai pembina dan koordinator Samsat, sudah melayangkan surat ke Bapenda dan Gubernur mengenai toleransi atau menghilangkan denda pajak kendaran disaat pandemi saat ini. Tetapi, kami hanya sebatas menyarankan. Keputusannya tetap kembali ke pemerintah," katanya.
Lanjut Juni, pengiriman surat atau saran yang dikirimkan Ditlantas ke Bapenda dan Gubernur juga berdasarkan arahan dari Korlantas Mabes Polri. Ini dikarenakan dampak virus Covid19 yang saat ini mewabah, sehingga secara tidak langsung berdampak pada perekonomian masyarakat
"Kami sudah menyarankan, bila memang belum ada keputusan kami tidak bsia berbuat banyak. Sehingga memang, bila pemilik kendaraan terlambat membayar pajak kendaraannya tetap diproses dan dikenakan denda," pungkasnya.