Wagub Sumsel Sambut Baik Pengelolaan KB/PLKB Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat

Kondisi ini  berpotensi memicu kejenuhan yang dikhawatirkan berakibat pada penurunan kinerja.

Apalagi tantangan operasional tak kalah besarya menyangkut munculnya dualisme kepemimpinan.

Secara administratif, PKB/PLKB bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat Namun, secara operasional bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Kabupaten/Kota tidak bisa langsung memberikan Reward dan Punishment tanpa melalui Pemerintah Pusat. Hal ini dianggap akan  menyulitkan pembinaan pegawai," pungkasnya