2.300 Honorer di Musi Rawas Jadi Prioritas Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Non Prioritas Ada 800 Orang

TRIBUNSUMSEL.COM, MUSI RAWAS -- Sebanyak 2.300 honorer kategori R3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, menjadi prioritas untuk pengusulan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status paruh waktu. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Musi Rawas, David Pulung melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, Wiwik Widianingsih mengatakan saat ini BKP-SDM Musi Rawas tengah melakukan proses pendataan tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Musi Rawas, baik kategori R3 maupun R4. 

"Pendataan ini merupakan awal dari pengusulan yang akan dilakukan oleh Pemkab Musi Rawas, agar mereka menjadi pegawai PPPK," katanya, Jumat (22/8/2025). 

Hanya saja lanjut Wiwik, dalam tahapan pengusulan tersebut, pihaknya mendapati kendala teknis yakni aplikasi pengusulan dari Pusat sempat tidak dapat diakses sejak 2 hari terakhir ini.

"Namun, meskipun demikian tahapan pengusulan ini masih terus berjalan. Prosesnya sekarang sudah masuk tahap pengusulan dan mapping," ungkapnya.

Baca juga: Janji Bupati Abusama, 2.291 Honorer di OKU Selatan Akan Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu

Dijelaskan Wiwik, dalam sistem aplikasi pengusulan honorer dibedakan menjadi 2 kategori, yakni prioritas dan non-prioritas.

Kategori prioritas disebut dengan kategori pegawai R3, sedangkan untuk non prioritas adalah pegawai kategori R4. 

"Untuk jumlahnya, pegawai kategori prioritas atau R3 mencapai 2.300 orang, kalau kategori non-prioritas atau R4 ada sekitar 800 orang," jelasnya.

Ditambahkan Wiwik, kategori R4 ini adalah tuk tenaga honorer yang dulunya pernah ikut seleksi K2, tetapi tidak memenuhi kuota. Namun, mereka tetap diakomodir, hanya saja statusnya masuk kategori non-prioritas atau paruh waktu.

"Tenaga honorer yang saat ini diusulkan sebagian besar berasal dari tenaga teknis dan guru," tegasnya.

Namun sambung Wiwik, untuk tahap awal  pengangkatan akan dilakukan melalui skema paruh waktu terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dari pusat.

"Ada kemungkinannya untuk pengangkatan penuh. Semuanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing," tutupnya. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel