Ratu Dewa Soroti Penggeledahan di Perkimtan Palembang, Tegaskan Semua Pihak Harus Taati Proses Hukum

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Wali Kota Palembang Ratu Dewa buka suara terkait penggeledahan kantor Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan) dan Dinsos (Dinas Sosial) Palembang.

Sebelumnya, penggeledahan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, yang menyelidiki perkara dugaan korupsi proyek pengadaan bahan- bahan bangunan dan kontruksi tahun 2024.

Terkait hal tersebut, Dewa menegaskan dirinya bersama Wakil Wali Kota Prima Salam memiliki komitmen pemerintahan bersih di era kepemimpinannya. 

"Pemkot memastikan, bilamana ada pejabat di lingkungan Pemkot yang terlibat dalam kasus ini, maka yang bersangkutan akan mengikuti proses hukum yang berlaku, sebagaimana warga negara yang punya kewajiban taat pada hukum, " kata Dewa. 

Meski begitu, dirinya tetap akan mengedepankan asas praduga tak bersalah, sebelum ada putusan dari pengadilan. 

"Kita hormati semua proses hukum yang sedang berjalan, kita tetap kedepankan asas praduga tak bersalah, sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, " ujarnya. 

Baca juga: Kantor Dinas Perkimtan Palembang Digeledah Oleh Kejari, Sejumlah Berkas Diamankan

Baca juga: Kejari Palembang Akui Geledah Kantor Perkimtan Terkait Kasus Korupsi, Tegaskan Tak Ada OTT

Dewa pun mengingatkan kepada jajarannya, agar bekerja dengan menaati hukum yang ada dan bisa bertanggung jawab. 

"Pastinya, Pemkot juga mengimbau dengan adanya kejadian ini, untuk seluruh pejabat, perangkat daerah, di lingkungan Pemkot untuk bekerja dengan amanah dan taat pada hukum, " tegasnya.

Di sisi lain, Kadis Dinsos Palembang yang merupakan mantan Perkimtan Agus Rizal saat ini sulit dihubungi terkait adanya penggeledahan dari Kejari tersebut, mengingat apa yang menjadi penyelidikan Kejari saat ia menjabat Perkimtan. 

"Informasinya beliau sedang cuti," Kata salah satu staff Dinsos Palembang. 

Hal yang sama juga terjadi pada Kadis Perkimtan Palembang saat ini Alex Fernandus yang tidak merespon saat hendak dikonfirmasi ke nomor telepon atau whatsappnya. 

Sebelumnya, Kajari Palembang Humatrin didampingi Kasi Pidsus Achmad Arjansyah Akbar menegaskan tidak ada OTT (operasi tangkap tangan) di Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Petanahan (Perkimtan), Selasa (19/8/2025), malam. 

"Tidak ada OTT di Perkimtan, namun saat itu tim penyidik Pidsus Kejari, Palembang melakukan penggeledahan," tegas Hutamrin, Rabu (20/8/2025), sore. 

Hutamrin mengatakan, pada pukul 16.00 tim penyidik pidsus Kejari Palembang melakukan penggeledahan dalam Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2024.

"Kita melakukan penggeledahan memang benar,,' tegas Hutamrin.