Wagub Sumsel Hadiri Upacara Pemberian Remisi HUT RI ke-80 di Lapas Perempuan Palembang

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang menghadiri upacara pemberian remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, Minggu (17/8/2025).

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebanyak 11.261 warga binaan mendapatkan remisi umum, dengan 461 orang di antaranya dinyatakan langsung bebas.

Selain itu, pada peringat 80 Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI, juga diberikan remisi khusus yang diberikan setiap 10 tahun sekali, dengan total penerima mencapai 12.124 orang.

Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Sumsel bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Erwedi Supriyanto menyerahkan Surat Keputusan Remisi secara simbolis kepada 8 orang warga binaan yang berhak menerima remisi.

Baca juga: Jadwal Pengusulan Kebutuhan PPPK Paruh Waktu, Pemprov Sumsel Usulkan 6.120 Honorer

Dalam sambutannya, Wagub Cik Ujang menyampaikan bahwa pemberian remisi bukan hanya sekadar pengurangan masa pidana, namun juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk berperilaku baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh.

“Peringatan Hari Kemerdekaan ini dirangkaikan dengan pemberian Remisi Umum Tahun 2025 bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Pada momen istimewa ini juga diberikan Remisi Istimewa Asta Dasawarsa Proklamasi yang ditetapkan setiap kelipatan sepuluh tahun kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Cik Ujang.

Lebih lanjut, Wagub mengajak seluruh warga binaan untuk terus berperan aktif dalam mengikuti berbagai program pembinaan, mengembangkan potensi diri, serta mematuhi tata tertib di manapun berada.

“Seluruh kegiatan pembinaan yang saudara ikuti sampai saat ini bukanlah tanpa arti. Semua demi kebaikan diri saudara sendiri,” tambahnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekda Sumsel H. Edward Candra, Ketua BKOW Sumsel Lidya Cik Ujang, Ketua DWP Sumsel Desy Edward, para kepala OPD, serta pejabat terkait lainnya.