Kerugian Negara di Kasus Korupsi PMI Palembang Capai Rp4,092 Miliar, Kajari: Dipakai Tak Semestinya

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mengungkap nilai kerugian dalam kasus dugaan korupsi Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang yang menjerat mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dan suaminya, Dedi Sipriyanto. 

Kajari Palembang, Hutamrin SH MH mengatakan nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai Rp 4,092 miliar. 

Saat ini kasus tersebut sudah memasuki tahap II atau pelimpahan tersangka dari penyidik pidsus Kejari menjadi tahanan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Berdasarkan perhitungan BPKP yang sudah kami terima nilai kerugian kasus korupsi PMI mencapai Rp 4 miliar 92 juta sekian," ujar Hutamrin, saat dijumpai di Kejari Rabu (6/8/2025).

Uang tersebut kata Hutamrin, dipakai kedua tersangka tidak sebagaimana mestinya.

Nantinya semua modus dan cara tersangka menggunakan uang akan terungkap di dalam dakwaan.

"Dipakai oleh mereka tidak sebagaimana mestinya secara detail akan dijelaskan di dalam dakwaan," tegasnya.

Baca juga: Tahap 2 Rampung, Eks Wawako Palembang Fitrianti Agustinda & Suami Segera Disidang Kasus Korupsi PMI

Sejak tanggal 5 Agustus 2025, tahap II kedua tersangka sudah dilimpahkan penyidik Pidsus Kejari Palembang kepada Penuntut umum.

Selanjutnya kasus ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk segera masuk ke tahap persidangan. 

"Tanggal 5 Agustus baik tersangka di tahanan rutan pakjo dan lapas perempuan sudah dilakukan tahap II. Jadi pada saat ini tahanan mereka beralih ke JPU sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025. Segera JPU akan membuat dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan ," tandasnya.

Ajukan Praperadilan

Sebelumnya, tersangka dugaan tindak pidana korupsi PMI Kota Palembang Dedi Sipriyanto mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka dengan pihak termohon, Kejaksaan Negeri Palembang, (26/6/2025).

Diketahu, Dedi Siprianto menjadi tersangka bersama sang istri, Fitrianti Agustinda (Finda), mantan Wakil Wali Kota Palembang. 

Sidang berlangsung di Museum Tekstil Palembang, yang dipimpin hakim tunggal di Pengadilan Negeri Palembang, Raden Zaenal Arief.

 Dedi Sipriyanto melalui kuasa hukumnya M Janissahri SH membacakan permohonan pra peradilan. 

M Janissahri SH meminta penyidik Kejari Palembang menghentikan proses penyidikan, sebab penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Pidsus Kejari Palembang terhadap Dedi Sipriyanto tidak berdasarkan dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHAP. 

"Hal tersebut berdasarkan putusan MK nomor 130/PU/XIII/2015 yang mencantumkan prasa wajib dalam kalimat penyidik wajib menyerahkan SPDP kepada tersangka dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Seharusnya tidak dimaknai oleh termohon karena akibat hukum apabila SPDP tidak diserahkan kepada tersangka dalam waktu paling lambat tujuh hari maka penyidikan tersebut cacat prosedur dan melanggar hukum serta berakibat pula tidak sahnya penahanan atas diri pemohon," ujar Janissahri selesai sidang. 

Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpa didukung dengan dua alat bukti yang sah.

Menurutnya, termohon Kejari menetapkan tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut muncul asumsi seolah pemohon telah melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 

"Sedangkan keterangan saksi-saksi saja tidak cukup untuk menjadi dasar penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa adanya bukti kerugian negara yang telah nyata dan pasti jumlahnya," katanya

Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 UUD nomor 31 tahun 1999 juncto UUD nomor 20 tahun 2021 tentang pidana korupsi.

"Bahwa termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 UUD nomor 31 tahun 1999 junto UUD nomor 20 tahun 2021 tentang pidana korupsi hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya," katanya. 

Ia menduga penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon masih sangat prematur dan terkesan dipaksakan. 

"Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi harus berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam kitab UUD hukum acara pidana," tandasnya.

Terpisah, Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejari Palembang, M Syaran Jafizhan mengatakan pihaknya tetap menghormati langkah yang diambil pemohon. Atas permohonan praperadilan itu, pihaknya akan menyampaikan jawaban.

"Agenda sidang selanjutnya hari Senin 30 Juni, akan kami beri tanggapan. Kalau surat lengkap saksi juga akan kita ajukan," kata Syaran.
 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel