Honorer R4 di Palembang Ngadu, Minta Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Ratu Dewa Usulkan 1.778 Honorer

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Perwakilan Aliansi R4 tenaga honorer non data base secara langsung, menyampaikan aspirasi mereka kepada Walikota Palembang, terkait nasib mereka pasca mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II lalu.

Dalam pertemuan tersebut, mereka berharap Pemerintah kota Palembang, bisa mengakomodir 1.778 tenaga R4, diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan RB.

Untuk diketahui honorer R4 diberikan kepada peserta Non-ASN yang tidak terdata dalam database tenaga non-ASN pemerintah.

Ketua Aliansi R4 Kota Palembang, Wawan Setiabudi mengatakan, dirinya dan rekan aliansi R4 bertemu dengan Walikota Palembang,bermaksud ingin menanyakan terkait nasib status R4 di masa yang akan datang.

"Alhamdullilah setelah bertemu dengan walikota kami mempunyai harapan baru, semoga keputusan Menpan RB dan BKN berpihak kepada nasib kami, kami hanya meminta pemerintah kota palembang mengangkat kami menjadi PPPK paruh waktu sehingga kami mendapatkan kejelasan," katanya.

Sementara salah satu tenaga kerjasama R4 di lingkungan Pemkot Palembang, mengaku sangat berharap bisa diangkat jadi PPPK paruh waktu, sehingga memiliki status jelas. 

PPPK paruh waktu adalah jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja dengan durasi dan beban kerja yang lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu.

Skema ini memungkinkan individu, termasuk tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK penuh waktu, untuk diangkat sebagai ASN dengan status perjanjian kerja dan mendapatkan gaji serta hak kepegawaian lainnya. 

"Selama ini, kita tidak tahu nasib kedepan, dan berharap bisa ada kejelasan, ' jelasnya, wanti- wanti namanya tidak mau disebutkan.

Dengan penghasilan yang dibawah UMR, pastinya ia harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan kerja sambilan yang ia jalankan. 

"Pasti tahulah sendiri besarannya yang kami dapat saat ini, karena status honor sudah dihapus dan melalui pihak ketiga. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus ada kerja sampingan, apa saja yang pasti bisa memenuhi, " pasrahnya.

Baca juga: Sekda Bicara Skema Terburuk Nasib Tenaga R3 dan R4 Banyuasin, Hanya Anggarkan Gaji Sampai Desember

Baca juga: Ratusan Honorer R4 Ngadu Soal Nasibnya ke DPRD Prabumulih, Berharap Diangkap Jadi PPPK Paruh Waktu

Sementara, Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan akan berkomitmen terhadap kesejahteraan mereka (tenaga R4), selain itu juga Pemerintah Kota Palembang telah mengusulkan pengangkatan 1.778 tenaga R4 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Saya menerima aspirasi dari forum R4 terkait pengangkatan PPPK paruh waktu dan kami juga sudah menyampaikan usulan kepada kemenpan RB  bahwa ada 1.778. Pagi ini kita menerima forum dari R4 terkait pengangkatan PPPK paruh waktu, total ada 1.778 tenaga R4 untuk diusulkan. Ini semua sudah kami usulkan kepada kemenpan RB," kata Ratu Dewa Rabu (23/7) saat menerima audiensi bersama tenaga honorer non data base R4 di kantor Wali Kota.

Ia menambahkan bahwa pengusulan tersebut telah dilakukan sekitar dua minggu yang lalu dan saat ini masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian untuk mendapatkan petunjuk teknis lebih lanjut.

“Kita sempat melakukan komunikasi, dan tinggal menunggu hasil lanjutan dari kementerian terkait. Setelah itu baru akan ada arahan teknis mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan kami ambil,” jelasnya.

Ratu Dewa juga menyebut bahwa Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang pertama mengajukan usulan pengangkatan tenaga R4 secara kolektif ke pemerintah pusat. Hal ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Palembang dalam memperjuangkan nasib tenaga kerja non-ASN di lingkungan pemerintahan.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com