Berita Nasional
Eks Rektor UGM Sofian Effendi Tarik Pernyataanya soal Ijazah Jokowi, Sosok Ini Duga Ada Pembungkaman
Mantan rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Sofian Effendi menarik semua pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Penulis: Aggi Suzatri | Editor: Kharisma Tri Saputra
TRIBUNSUMSEL.COM -- Mantan rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Sofian Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Sebelumya, Sofian secara blak-blakan menyebut Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti disampaikan beberapa orang.
Bahkanm ia mengungkapkan, nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan, tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1.
Baca juga: Jokowi Tak Lulus Sarjana? Blak-blakan Eks Rektor UGM Ungkap Fakta Kuliah Hingga Nilai Jeblok

Menurutnya, transkip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda.
Pernyataan itu dibuktikan Prof Sofian Effendi yang mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan.
Namun, baru-baru ini Sofian Effendi secara tiba-tiba menarik semua pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Melalui pernyataan tertulisnya, dia kini sependapat dengan keterangan yang pernah disampaikan Rektor UGM Prof.Dr.Ova Emilia mengenai status ijazah Jokowi
"Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas," ungkap Prof Sofian, Kamis (17/7/2025)
"Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran," ungkapnya
Prof Sofian pun meminta maaf kepada semua pihak terkait pernyataannya tersebut
"Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih," ungkapnya.
Baca juga: Alasan Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs dan Minta Ganti Rugi Rp1,5 M, Sebut Otak Kisruh Ijazah Jokowi
Said Didu sebut ada pembungkaman
Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebut bahwa ada upaya pembungkaman terhadap Mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Sofian Effendi yang turut berbicara mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi
Sebelumnya, Prof Sofian menjelaskan bahwa Jokowi kemungkinan tidak memilki ijazah S1 UGM lantaran skripsinya tidak pernah diujikan
"Baru saja saya dapat info dari Jogya bahwa sedang terjadi upaya “pembungkaman” terhadap Prof. Sofian Effendi karena buka kasus Ijazah Jokowi," ungkap Said Didu dikutip dari laman X miliknya, Kamis (17/7/2026)
Terkait hal itu, Said Didu meminta kepada masyarakat di Yogyakarta untuk menjaga sang profesor
"Mohon teman-teman di Jogya menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kepada Prof. Sofian Effendi," harapnya.
Pernyataan Eks Rektor UGM
melansir dari Wartakotalive.com, Kamis (17/7/2025) saat diwawanca Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar, Sofian Effendi blak-blakan menyebut Jokowi bukanlah mahasiswa berprestasi seperti disampaikan beberapa orang.
Dia mengungkapkan, nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1.
Menurutnya, transkip nilai yang dipampang oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program Sarjana Muda
Prof Sofian Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan.
Dia bercerita, Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM.
Dia masuk pada tahun 1980.
"Jadi Jokowi kan masuk pada saat dia lulus SMPP di Solo yang menjadi SMA 6 di Tahun 1985. Jadi, dia itu ada sedikit masalah, masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada kontroversi. Ada masalah," kata Prof Sofian.
Pada 1980, menurut Prof Sofian, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono.
Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara Jokowi dan Hari Mulyono.
Hari Mulyono, saat itu, dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi.
Secara akademik, nilai Hari Mulyono cukup menjanjikan.
Berbeda dengan Jokowi, menurut Prof Sofian, di dua tahun kuliahnya, nilainya buruk.
"Kemudian, pada waktu tahun 1980 masuk, ada dua orang yang masih bersaudara yang masuk (fakultas) Kehutanan. Satu Hari Mulyono kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini aktivis, dikenal di kalangan mahasiswa. Dan juga secara akademis dia perform. Dia tahun 1985 lulus. Tapi Jokowi itu menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan, Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada empat semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya tidak mencapai," terang Prof Sofian.
Transkip nilai di dua tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu
"Saya lihat di dalam transkip nilai itu juga yang ditampilkan bareskrim, IPKnya itu nggak sampai dua kan. Kalau sistemnya benar, dia tidak lulus atau di DO istilahnya. Hanya boleh sampai sarjana muda," katanya.
Menurutnya, tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat.
Maka, dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1.
"Jadi (karena nilainya tidak memenuhi) dia belum memenuhi persyaratan melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya prof Sunardi, salah satu dekan setelah Pak Soemitro. Tidak pernah lulus. Tidak pernah diujikan. Lembar pengesahannya kosong," ungkapnya.
Karena penasaran, Prof Sofian sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar itu.
Saya tanya ke petugasnya, 'mbak ini kok kosong'? Dia bilang iya pak itu sebenarnya nggak diuji. Nggak ada nilainya. Makanya nggak ada tanggal, nggak ada tandatangan dosen penguji," sebutnya.
Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Prof Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah s1.
"Kalau dia mengatakan punya ijazah BsC (sarjana muda) mungkin betul lah. Kalau yang ijazah sarjana, nggak punya dia," kata Prof Sofian.
Di sisi lain, Prof Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu.
"Hari Mulyono lulus, kawin dengan adiknya dia, Idayati, punya dua anak. Itu kabarnya dia pinjem ijazahnya Hari Mulyononya ini. Kemudian ijazah ini yang dipalsuin dugaan saya. Jadi itu kejahatan besar itu. Dia kan selalu mengenalkan, bahwa untuk ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu," jelasnya.
Di kesempatan sama, Prof Sofian juga memastikan Kasmudjo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi.
Prof Sofian Effendi lahir 28 Februari 1945. Dia adalah seorang akademisi Indonesia. Sofian pernah menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada dari tahun 2002 sampai 2007.
Dia adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada.
Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 1999 hingga 2000. Prof Sofian menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 sampai 3 Oktober 2019.
Jokowi Curiga Ada Agenda Politik Besar
Di sisi lain, Joko Widodo curiga ada agenda politik besar di balik sejumlah isu yang digunakan untuk menyerang dirinya dan keluarga
Termasuk isu soal ijazah palsu dan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden
“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politi di balik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui pada Senin (14/7/2025)
Menurut Jokowi, serangkaian isu tersebut tampak dirancang untuk menjatuhkan nama baik dan reputasi politik yang telah ia bangun selama menjabat.
"Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik. Untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade," jelasnya.
Meski demikian, Jokowi memilih untuk tidak larut dalam tekanan atau membalas secara emosional.
Jokowi mencoba untuk bersikap tenang dan menganggap semua dinamika politik yang menimpanya adalah hal biasa dalam dunia politik.
"Buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kira ada agenda besar politik," ujarnya santai.
Ingin nama baiknya dipulihkan
Seperti diketahui, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya kini sudah naik tahap penyidikan.
Sebelumnya diketahui laporan tersebut dilakukan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi oleh berbagai pihak.
Jokowi pun berharap dengan naiknya status laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya membuat nama baiknya bisa segera dipulihkan.
Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menanggapi peningkatan status hukum laporan tersebut.
“Dengan upaya hukum tersebut, Pak Jokowi mengharapkan nama baiknya dipulihkan dan keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan,” kata Rivai saat dikonfirmasi, Minggu (12/7/2025).
Sebagaian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Breaking News: Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Tarik Pernyataanya soal Ijazah Jokowi
(*)
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
Roy Suryo Apresiasi Hakim Setelah PK Silfester Matutina Gugur, Sudah Seharusnya Dieksekusi |
![]() |
---|
Herannya Mahfud MD Tahu Harta Kekayaan Immanuel Ebenezer Rp17,6 Miliar, Gak Mungkin Tiba-tiba |
![]() |
---|
Mulai 2026, Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai KTP, Pemerintah Pastikan Subsidi Tepat Sasaran |
![]() |
---|
Mochamad Irfan Yusuf jadi Menteri Haji dan Umrah usai DPR Sahkan jadi Kementerian? Ini Kata Istana |
![]() |
---|
Profil Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I Viral Buru-buru Tutup Rapat Saat Ada Demo di Gedung DPR |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.