Edison Dapati Sejumlah Kendaraan Dinas Pemkab Muara Enim Masih Dipakai Para Mantan Pejabat

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM - Dalam rangka inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum dan Wakil Bupati (Wabup) Ir. Hj. Sumarni, M.Si mengecekan fisik mobil dinas Pemkab Muara Enim di halaman GOR Pancasila Muara Enim, Rabu (16/7/2025).

Menurut Edison, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut memang ada sesuai dengan data di BPKAD.

"Kita ingin cek apakah kondisi kendaraan dinas ini masih layak untuk digunakan atau harus dihapuskan dari daftar aset dengan melelang kendaraan tersebut," jelas orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini.

Dikatakan Edison, pengecekan ini untuk  menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai ada kendaraan dinas ini ternyata ada di tangan orang yang seharusnya tidak lagi menggunakan atau menguasai.

Lebih lanjut, Edison menerangkan, klasifikasi kendaraan dinas ini dibagi menjadi tiga kategori dilihat dari kelayakan dan pemanfaatannya.

Pertama, layak dan masih dimanfaatkan.

Kedua, layak tetapi dimanfaatkan orang lain.

Ketiga, ada dimanfaatkan tapi sudah tidak layak lagi.

Edison mengatakan, melihat dari kendaraan-kendaraan dinas yang ada saat ini bisa dikatakan di atas 80 persen masih cukup layak pakai.

"Tapi ada beberapa kendaraan yang memang harus kita tertibkan, dalam hal fisiknya ada yang harus diperbaiki dan ada juga yang sekarang masih ini berada dikuasai oleh teman-teman mantan pejabat yang mungkin sudah purnabakti," katanya.

Baca juga: Anggaran Mobil Dinas Unsur Pimpinan DPRD OKI Capai Rp5,1 M, Bupati Sebut Soal Jalan yang Belum Bagus

Baca juga: Temui Dedi Mulyadi, Supian Suri Wali Kota Depok Minta Maaf Soal Mobil Dinas Dibawa Mudik, Empati

Dirinya menuturkan bahwa, Pemkab Muara Enim akan menyurati pihak-pihak yang seharusnya tidak lagi mengusai kendaraan dinas agar dapat secara sukarela menyerahkannya kembali.

"Kalau mereka tidak bisa atau tidak mau menyerahkan, tentu kita akan melakukan koordinasi dengan aparat terkait untuk kita tarik kembali," tuturnya.
Bupati pun memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aset kendaraan dinas yang ada saat ini. Dari hasil evaluasi itu, apakah kita akan lepaskan melalui lelang atau perbaikan ke bengkel. Setelahnya baru nanti kita akan lakukan penganggaran.

Kedepan, kata Edison, untuk mengantisipasi penyalahgunaan pemakaian kendaraan dinas, pihaknya berencana untuk kendaraan dinas tidak lagi menggunakan sistem membeli tetapi menyewa.

"Jadi sifatnya sewa, kerusakan segala macam itu ditanggung oleh yang menyewakan. Ini juga dalam rangka penghematan dan efisiensi," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com