Anggaran Mobil Dinas Unsur Pimpinan DPRD OKI Capai Rp5,1 M, Bupati Sebut Soal Jalan yang Belum Bagus

TRIBUNSUMSEL.COM KAYUAGUNG -- Rencana pembelian mobil dinas baru untuk ke-4 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ilir (DPRD OKI) terlihat di website sistem informasi rencana umum pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sirup  LKPP).

Tercatat dalam paket pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan kode 59041610.

Dengan uraian pengerjaan yaitu unit kendaraan dinas jabatan ketua DPRD dengan kapasitas maksimal 2500 cc, serta unit kendaraan dinas wakil ketua DPRD kapasitas maksimal 2200 cc. 

Total pagu anggaran pengadaan mobil dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 5.100.000.000 atau Rp 5,1 M. 

Dengan adanya informasi tersebut, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki menjelaskan pengadaan mobil dinas ini telah melalui pembahasan dan kesepakatan antara Pemkab OKI dan DPRD di tahun sebelumnya.

Bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

"Jadi DPRD OKI sudah melakukan pembahasan dari tahun sebelumnya. Artinya barang (mobil dinas) itu sudah dibahas lebih dulu dan sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD OKI," kata Muchendi diwawancarai di sela kegiatannya di Mapolres OKI, Selasa (1/7/2025) siang.

Diterangkan Bupati, pengadaan mobil dinas dilatarbelakangi kondisi kendaraan dinas pimpinan DPRD yang dinilai sudah tidak layak pakai.

"Saya secara pribadi mengatakan bahwa memang ada keputusan mendesak atau yang mendasar. Karena saat ini kendaraan dinas ini  kondisi sudah tidak layak untuk yang dipakai pimpinan DPRD OKI. Serta ada keinginan meningkatkan kinerja, karena DPRD tugasnya banyak dan untuk tuntutan kerja, reses atau lain sebagainya," ujarnya.  

Menurutnya, seperti yang diketahui juga kondisi sebagian besar jalan di OKI belum sepenuhnya baik (bagus) dan supaya aktivitas tak terganggu. Makanya ada anggaran kendaraan dinas.

"Tentunya, kita menghormati DPRD sebagai lembaga yang memang ada kebutuhannya," ungkapnya.

Saat disinggung terkait kondisi yang sedang defisit, Muchendi mengaku memang harus ada pokok 

"Memang kondisi kita masih defisit, tapi ada pokok-pokok yang harus kita penuhi. Jadi dari hasil efisiensi kemarin memang menyisir anggaran terkait dengan perjalanan dinas, kegiatan seremonial yang ada di pemerintahan daerah," 

"Tetapi ada kebutuhan pokok yang kita tidak bisa sisir, karena memang kebutuhan baik di Pemda ataupun di DPRD OKI," pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel