Lagi Sidang Paripurna, Banyak OPD Pemkab PALI Asyik Ngobrol dan Main HP, Ketua DPRD Berang

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI -- Ketua DPRD Kabupaten PALI, H Ubaidilah memberikan teguran kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak serius ketika mengikuti rapat Paripurna ke -7 yang digelar DPRD PALI, pada Senin (23/6/2025).

Rapat Paripurna ke -7 yang dipimpin oleh Ketua DPRD PALI, Ubaidillah, tersebut dihadiri oleh 23 anggota dewan, Sekretaris Daerah Kabupaten PALI, serta seluruh kepala OPD dan jajarannya.

Namun saat rapat berlangsung, banyak para pegawai dari jajaran OPD yang hadir, malah sibuk mengobrol maupun memainkan Handphone.

Serta tidak begitu serius mendengarkan Penyampaian Pandangan Umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sontak hal tersebut membuat Ubaidilah yang memimpin jalannya rapat tersebut langsung memberikan teguran dan meminta para OPD dan jajarannya untuk lebih serius mengikuti jalanya rapat paripurna tersebut.

Ia juga meminta para OPD yang hadir untuk menghargai forum resmi rapat paripurna tersebut.

Kendati demikian, rapat paripurna kembali berjalan dengan tertib, di mana setiap Fraksi menyampaikan Pandangan Umum nya terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Setelah setiap fraksi menyampaikan pandangannya, rapat dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan Bupati terhadap pandangan fraksi yang disampaikan oleh Sekda PALI Kartika Yanti.

Kemudian dilanjutkan dengan pandangan komisi, dan ditutup dengan keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Saat diwawancari usai Paripurna, Ubaidillah mengingatkan OPD untuk lebih serius dalam menyimak pandangan fraksi.

“Paripurna ini adalah forum resmi kami selaku legislatif untuk menyampaikan, memproses, mengkritik pemerintah. Kalau OPD tidak mendengarkan dan tidak fokus bagaimana mereka akan menyerap pemikiran-pemikiran kami ke depan untuk Kabupaten PALI,” katanya.

Menurutnya, setiap rapat paripurna seharusnya OPD sebagai instrumen pemerintah harus mendengarkan setiap pandangan fraksi.

Baik itu masukkan, saran dari seluruh anggota DPRD yang tertuang di dalam fraksi.

"OPD harus mencatat setiap masukan, karena semua pandangan fraksi adalah bentuk evaluasi untuk kemajuan PALI ke depan. Jangan sekadar hadir, tapi tidak menyerap,"ujarnya.

Ia mengajak seluruh jajaran OPD, kedepannya untuk lebih tertib, profesional, bertanggung jawab, belajar mendengar, dan belajar menghargai proses. Karena dari sinilah arah pembangunan daerah ditentukan.

"Saya bukan marah kepada seluruh OPD. Marilah kita belajar tertib, belajar sportif. Karena kita ini mempunyai tanggung jawab, jadi jangan dinilai rapat paripurna ini main-main. Saya harap kedepannya seluruh OPD harus betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan,” ungkapnya.

Saat disinggung terkait ketidak hadiran Bupati dan Wakil Bupati PALI dalam rapat paripurna tersebut, Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui perihal ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati PALI.

"Sudah kami koordinasikan. Keduanya tidak bisa hadir karena ada tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan. Bupati sedang bekoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait anggaran pembangunan rumah sakit dari pemerintah pusat," jelasnya.

Dia berkata, secara administrasi ketidak hadiran Bupati sudah sesuai aturan, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 77 huruf F, yang menyebutkan bahwa kepala daerah dapat mewakilkan kepada wakilnya, dan bila wakil berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada Sekda.

"Tadi sudah diwakilkan Sekda dan Surat resmi juga sudah kami terima. Memang kehadiran unsur pimpinan daerah itu sangat penting dalam setiap Paripurna, tapi kami memahami kesibukan Bupati. Tentu kami akan memberikan masukan-masukan ke Pemda untuk kedepannya nanti," tandasnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel