100 Hari Kerja Ratu Dewa dan Prima Salam Pimpin Kota Palembang, Pengamat Sebut Ada Gebrakan

Selain upaya membersihkan dengan personil yang ada, juga dilakukan edukasi melalui Taman Edukasi terutama melalui Dinas Lingkungan Hidup termasuk memaksimalkan 1 kelurahan 1 bank sampah.

Kebijakan yang diambil juga berkaitan dengan penerapan Perda dengan eduksi dan sanksi masyarakat membuang sampah sembarangan.
Pemkot juga akan menerapkan CCTV di area rawan, sebagai langkah antisipasi dan juga penerapan perda.

Terkait dengan persoalan banjir atau genangan, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PU berkolaborasi dengan pihak terkait terus melakukan upaya untuk mengurangi titik genangan baik di pemukiman warga maupun di lokasi yang rawan termasuk di jalan raya agar air cepat surut.

Dari sisi pelayanan kependudukan, Pemkot juga gercep dengan menerapkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling di atas motor (Gladiator Hulubalang) dengan standar ISO 9001 yang telah diluncurkan serentak di seluruh kecamatan.
 
Selain itu Pojok pelayanan Adminduk telah hadir lebih dekat di 5 kecamatan yakni Kecamatan Gandus, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Plaju, Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Kertapati. 

Pojok pelayanan Adminduk ini membantu mengurangi penumpukan antrian di loket Disdukcapil yang mendorong kemudahan masyarakat untuk mengakses pelayanan kependudukan. 

Pemerintah Kota Palembang juga telah meluncurkan nomor call center terkait laporan dokumen kependudukan di 0896 56262674.

Selain menjalankan program yang sudah tertuang dalam program kampanye, kami juga terus mendorong kinerja kerja pemerintah, seperti program anti mager, camat keliling membaur dengan masyarakat dan dialog langsung untuk mengakomodir permasalahan di lingkungan masing-masing, Akun sosmed tiap kecamatan akan memposting kegiatan, setiap permasalahan dan tindakan yang dilakukan.

Masyarakat juga bisa melapor keluhan, dan camat juga akan diberi ruang yang memadai untuk koordinasi dengan dinas terkait.

Pejabat terkait juga akan dirutinkan untuk memperbaiki layanan publik dengan sidak untuk mendorong disiplin pegawai, seperti yang sudah dijalankan sejak awal dilantik.

• PALEMBANG BELAGAK

Program ini difokuskan pada penataan wajah Kota Palembang, tidak hanya perbaikan infrastruktur, tetapi juga fungsi dan kenyamanan masyarakat.

Telah dilakukan penataan kabel yang berseliweran di Jalan Kota Palembang. 

Pemerintah Kota Palembang juga telah memanggil dan berdiskusi dengan semua pihak terkait seperti provider untuk merapikan kabel.

Upaya dilakukan bertahap karena terkait dengan utilitas lain seperti pipa PDAM, Jaringan Gas, dan lainya. 

Perbaikan jalan juga terus dilakukan di sejumlah titik baik dari laporan masyarakat secara langsung maupun titik yang sudah dipetakan dari dinas terkait.

Palembang belagak juga terkait sampah, dan sudah dilakukan berbagai kebijakan termasuk upaya mengurangi produksi sampah plastik di sektor ritel seperti di swalayan, minimarket dan sektor lainnya. 

Terdapat banyak program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, termasuk pengolahan sampah menjadi Listrik, dan juga daur ulang sampah untuk berbagai produk menggunakan mesin. 

Pemerintah Kota Palembang juga terus mendorong ketersediaan air bersih yang layak dan aman, revitalisasi taman, serta penataan dan pemulihan sungai dan anak sungai.

Pemerintah Kota Palembang juga akan membuat galeri temuan bawah air di Bungalow Pulau Kemaro serta Kampung Tematik yang dalam proses kulturalisasi, Pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan Palembang Art and Culture juga akan jadi event budaya (lomba masakan tradisional bingen, lomba menggambar cagar budaya, karnaval budaya, dan lainnya.

Pemkot Palembang juga akan terus mengembangkan pusat pemantauan dan layanan masyarakat dalam pengembangan sistem informasi kota, termasuk sistem layanan publik berbasis digital.

Pemkot juga terus melakukan upaya penataan kawasan BKB sebagai icon kota, yang diharapkan lebih tertata dan bedaya.

Ke depan soal rencana kebun binatang, harapannya ruang public dan ruang terbuka hijau dapat dikelola dengan baik, harapan juga bisa mendorong ketersediaan tempat wisata. 

Komentar Pengamat Politik

Ditempat terpisah pengamat politik sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian, meski terbilang adem ayem yang dilakukan RDPS hal itu menunjukkan ada kepuasan dari masyarakat Palembang. 

"Jadi, soal kinerja Walikota Palembang dibawah kepemimpinan Ratu Dewa lumayan. Artinya, ada gebrakan dan sesuai juga dengan rencana 100 hari kerja dia," kata Febrian. 

Menurut Febrian,  memang harus di pacu lagi kinerja keduanya, karena masih banyak tantangan untuk kota Palembang tidak boleh sebatas program 100 hari kerja. 

"Misal, infrastruktur harus menyeluruh. Apalagi kalau berkaca dengan KDM (Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat) secepat kilat bisa dilakukan. Jadi saat ini (100 hari kerja) sementara masih adem ayem, " ucapnya. 

Meski adem ayen dikatakan Febrian, ada (kepuasan) ada yang bisa diterima masyarakat, tapi untuk gebrakan kedepan harus lebih besar dan lebih menggelitik. 

"Beberapa permasalahan salah satu dibilang tidak gampang yaitu masalah pedagang pasar 16 Ilir yang masih banyak tercecer, termasuk PPPK, Cinde. Meski dikatakan masyarakat puas, namun itu masih tercecer dan paling masalah klasik nyangkut soal kebijaksanaan, padahal kalau mau dikaloborasikan dengan Gubernur Sumsel harusnya lebih kuat karena pasar 16 Ilir ada di kota Palembang, " ungkapnya. 

Kedepan dijelaskan mantan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, mau tidak mau yang direncanakan RDPS selama ini bisa dieksekusi segera, kalau tidak maka bolak balik masalah umum. 

"Dimana 100 hari pertama ini masyarakat akan melihat, apakah memang mampu dieksekusi dak perencanaan- perencanaan, sementara masihlah tapikan setelah itu akan berharap lebih, " bebernya. 

Hal paling menonjol dalam 100 kerja RDPS ini, diungkapkan Febrian RDPS lebih ke masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, dengan melihat bagaimana  ASN yang bekerja di Kelurahan dan Kecamatan harus lebih efektif yang itu masih insidental masih sepotong- potong.

"Harusnya, sudah berbagi antara Walikota dan Wakil Walikota, tidak bisa lagi masing-masing, masing- masing itu harus berbagi sudah, " jelasnya. 

Ditambahkan Febrian, tantangan secara umum yang dihadapi pemimpin di Palembang selama ini hampir sama, yaitu masalah banjir, infrastruktur, yang sudah bertahun- tahun selalu terjadi, dan harus bisa diselesaikan dan perlu pemimpin yang bertangan dingin. 

"Kalau melihatnya Palembang memerlukan tangan- tangan pemimpin, yang disamping profesional diperlukan tangan dingin. Jadi sentuhan, misalnya Palembang ini mau dijadikan kota apa? Itu belum kelihatan, taman- taman yang ada mau dijadikan apa, selain Kambang Iwak masih sentuhan lama masih seperti dulu, dan itu visi internasionalnya harus kelihatan, " terangnya. 

Dilanjutkan Febrian, kedepan Walikota Palembang harus bisa menunjukkan pembangunan di Palembang dengan kerjasama bersama Gubernur Sumsel dan Pemerintah pusat. 

"Kalau persentase (kepuasan) tidak bisa dijawab persis, karena 100 hari ini kita tidak bisa menjustifikasi kepala daerah, tapi harapan itu tentu besar untuk ibu kota provinsi. Makanya, inklusifitas harus ditingkatkan mau bekerja sama dengan Gubernur Sumsel, ini belum kelihatan kerjasama internasionalnya, kerjasama provinsi, dan pusat, " tukas Febrian.

(*)