100 Hari Kerja Ratu Dewa dan Prima Salam Pimpin Kota Palembang, Pengamat Sebut Ada Gebrakan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG, -- 100 hari kepemimpinan Ratu Dewa dan Prima Salam (RDPS) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palembang, sudah banyak dilakukan keduanya dan telah dirasakan langsung masyarakat. 

Diketahui, RDPS pada 30 Mei lalu merupakan 100 hari kepemimpinannya di ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), usai dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari lalu.

Dewa sendiri mengungkapkan,  sejak dilantik ia dan Prima Salam langsung berbagi tugas, mengingat saat itu ia melaksanakan Retreat di Magelang sekitar 1 minggu.

"Pastinya, kami berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk masyarakat Palembang, terkhusus pelayanan publik yang ada, " kata Ratu Dewa. 

Ia mengatakan pekerjaan yang dilakukan  dengan turun ke lapangan  yang selama ini jadi keluhan dan masalah. 

"Sejak dilantik 20 Februari 2025, kami memulai dengan langsung turun ke lapangan, memperbaiki kinerja internal pegawai, mendengar aspirasi, termasuk keluhan masyarakat utamanya dalam pelayanan publik, " jelasnya. 

Mengenai arah kebijakan, hal itu terus dievaluasi, seperti soal banjir, masalah kebersihan sampah, kemacetan, kependudukan, pelayanan kesehatan, masalah pendidikan, penataan perkotaan, kependudukan, masalah sosial dan lainnya.

"Sejalan dengan program RDPS,kami terus mendorong program kerja lebih progresif dan optimal, tentunya dengan evaluasi agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, baik secara langsung, jangka menengah maupun jangka panjang, " tandasnya. 

Disisi lain, dengan masa periode hingga 2030 nanti, pastinya ia akan memastikan janji politik yang selama ini disampaikan ke masyarakat, akan direalisasikan hingga menghasilkan hasil yang positif. 

"Tentunya kami menyadari bahwa, dalam menentukan arah kebijakan belum sepenuhnya sempurna, pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri, perlu kolaborasi dan sinergi dari semua pihak termasuk masyarakat dan media, " paparnya. 

Terkait program, diakuinya telah menjalankan sejumlah program prioritas, yang nantinya akan terus dievaluasi. 

Dari 45 jenis program prioritas yang dijalankan, kurang lebih 75 persen telah direalisasikan dan berjalan. Nanti evaluasi dan kebijakan yang terus diperbaiki agar layanan terhadap masyarakat lebih maksimal.

"Sisanya bertahap akan dijalankan, dan beberapa juga sudah ada di tahap finalisasi dan akan segera dilakukan realisasi, ' jelasnya. 

RDPS juga berupaya untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk juga berbenah terutama dari sisi internal pemerintah.

"100 hari ini memang belum sempurna, tapi kami akan terus berupaya sekuat tenaga. Kami tentu juga berharap kepada teman-teman media, untuk terus membantu mengevaluasi, memberikan saran dan masukan serta memberikan informasi yang berkualitas dan tentunya  berimbang, " capnya. 

Selain itu, diharapkan juga peran serta individu, keluarga dan masyarakat untuk andil dan peduli menjaga Kota Palembang seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai, tertib dijalan raya, tidak parkir sembarangan tidak melawan arus lalu lintas, menjaga dan tidak merusak fasilitas umum.

Pemerintah Kota Palembang dilanjutkannya, tidak bisa bekerja sendirian dan terbuka bagi setiap individu, perusahaan, organisasi masyarakat, civitas akademika perguruan tinggi, media yang ingin berkolaborasi membangun dan memajukan kota Palembang.

"Kami saat ini telah, sedang dan akan terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar pemerintahan ini dapat lebih transparan, akuntabel, kompeten, profesional dan dinikmati serta dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kami juga sepenuhnya menyadari, dalam kesehariannya bisa jadi dapat dijumpai dan ditemui para ASN yang terkesan kurang profesional, dan tidak bisa melayani satu demi satu masyarakat yang membutuhkan pelayanan segera dan cepat, itu merupakan cerminan untuk pembenahan yang akan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan menuju Palembang Berdaya Palembang Sejahtera, " tukasnya. 

Beberapa program RDPS tersebut: 

• PALEMBANG SEHAT

Arah kebijakan yang kami lakukan fokus pada pelayanan kesehatan di Puskesmas, RSUD Bari, dan RSUD Gandus.

Layanan yang dijalankan Sistem Integrasi Gawat Darurat dan Pelayanan Sehat 24 Jam atau SIGAP SEHAT meliputi layanan antar jemput pasien gratis, layanan gawat darurat 119 hingga saat ini sudah ada 7.025 KK sudah merasakan manfaatnya. 

Selain itu, juga layanan Puskesmas ditingkatkan dan diperluas dengan layanan rawat inap seperti di Puskesmas Pembina dan dalam waktu dekat akan realisasi Puskesmas Sukarami, Sei Selincah, Sematang Borang, Alang-Alang Lebar dan Basuki Rahmat.

Pelayanan kesehatan juga terus dimaksimalkan termasuk kaum lansia,disabilitas dan kaum marginal lainnya, dengan kolaborasi percepatan dan kualitas layanan dengan BPJS Kesehatan termasuk dengan PMI dan koordinasi rumah sakit rujukan lainnya di Kota Palembang.

Selain itu, Kota Palembang telah meluncurkan Program Gratis Asuransi Jaminan Kesehatan (PASTI SEHAT) sudah ada 18.863 jiwa yang didaftarkan peserta JKN (Februari-Mei 2025).

Arah kebijakan juga dilakukan terhadap layanan kependudukan jemput bola untuk memudahkan proses administrasi kesehatan, namun peran penting masyarakat juga ikut berpartisipasi, seperti urus data kepesertaan jangan menunggu saat sakit dan darurat.

• PALEMBANG CERDAS

Program sekolah gratis terus dijalankan dan dievaluasi guna meningkatkan kualitas pendidikan termasuk mempermudah siswa maupun orang tua siswa terhadap akses layanan pendidikan. 

Dinas Pendidikan juga terus mengakomodir masukan maupun evaluasi dari berbagai lini termasuk infrastruktur sekolah, termasuk toilet, kantin, halaman sekolah, termasuk akses menuju ke sekolah.

Kebijakan yang kami lakukan diantaranya membatasi kegiatan perpisahan yang memberatkan orang tua wali, studi tour, seragam sekolah dan kebijakan lainnya. 

Pemkot Palembang juga terus mendorong program bantuan, termasuk beasiswa, seragam gratis yang akan digulirkan di awal tahun ajaran baru.

Selain itu, evaluasi tata kelola sekolah terus mendapat pendampingan termasuk dari Inspektorat Kota Palembang seperti antisipasi terhadap pungutan liar baik penerimaan siswa baru dan lainnya.

Tak hanya itu, dinas pendidikan juga menerapkan kebijakan terhadap sistem pengajaran yang berdampak terhadap bullying, attitude dan disiplin dan sebagainya. 

RDPS juga terus mendorong sekolah dalam pembentukan karakter anak, utamanya pengaruh gadget terhadap perilaku anak yang mengkhawatirkan, meski juga peran orang tua dalam pengawasan di rumah dan lingkungan sekitar.

• PALEMBANG PEDULI

Kami terus keberpihakan terhadap kelompok rentan, marjinal, pelaku usaha dan program terkait lainnya.
Sudah disalurkan kartu jamsostek pekerja rentan (Sebanyak 4.083 Peserta Asuransi Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi ketua RT/RW, ustad dan ustazah serta pekerja rentan), bantuan hukum gratis, bedah rumah, revitalisasi dan lainnya.

RDPS juga terus mendorong pelaksanaan Program Rantang Palembang (hantaran ke masyarakat yang kurang mampu meliputi disabilitas, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang bekerja sama dengan pihak hotel di Palembang). Saat ini baru 9 hotel yang ikut berpartisipasi di dalam Program Rantang Palembang ini. 

Saat ini telah berpartisipasi sebanyak 3.674 orang PPKS di dalam Program Rantang Palembang. Saat ini juga telah dilakukan Pendataan usulan calon penerima Bantuan Sosial (bansos).

Pemberian alat bantu disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kaki empat, walker dan tongkat jepit sebanyak 91 orang.

Pemerintah Kota Palembang juga memperluas digitalisasi UMKM dan bantuan modal usaha yang terus diperluas (saat ini sebanyak 94 usaha mikro telah disetujui pada pengajuan bantuan modal).

Untuk memudahkan akses masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kecepatan informasi dan edukasi serta mendorong kelancaran bisnis dan usaha telah dilakukan pemasangan 50 titik Wi-Fi gratis yang telah aktif, di sejumlah tempat di Kota Palembang.

• PALEMBANG GERCEP

Program ini lebih difokuskan terhadap kebijakan layanan publik, termasuk keluhan masyarakat dan solusi yang bisa dilakukan pemerintah.
Macet

Dinas Perhubungan terus evaluasi kebijakan terkait kemacetan jalan dengan pencegahan maupun penindakan parkir di badan jalan, termasuk parkir liar.

Pemkot terus koordinasi dengan Polrestabes Palembang terkait arus lalu lintas, penambahan angkutan Feeder LRT.

Pemkot Palembang sudah meresmikan Kawasan Tertib Lalu Lintas di area Jalan POM IX termasuk akan memanggil pihak sekolah terkait solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan saat jam masuk dan pulang sekolah. 

Untuk kenyamanan masyarakat juga terus dilakukan pengadaan dan perbaikan lampu jalan.

Soal sampah menjadi tantangan Pemerintah Kota Palembang terhadap tingginya volume timbulan sampah di Kota Palembang yang mencapai 1.240 ton sampah per hari. 

Selain upaya membersihkan dengan personil yang ada, juga dilakukan edukasi melalui Taman Edukasi terutama melalui Dinas Lingkungan Hidup termasuk memaksimalkan 1 kelurahan 1 bank sampah.

Kebijakan yang diambil juga berkaitan dengan penerapan Perda dengan eduksi dan sanksi masyarakat membuang sampah sembarangan.
Pemkot juga akan menerapkan CCTV di area rawan, sebagai langkah antisipasi dan juga penerapan perda.

Terkait dengan persoalan banjir atau genangan, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PU berkolaborasi dengan pihak terkait terus melakukan upaya untuk mengurangi titik genangan baik di pemukiman warga maupun di lokasi yang rawan termasuk di jalan raya agar air cepat surut.

Dari sisi pelayanan kependudukan, Pemkot juga gercep dengan menerapkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling di atas motor (Gladiator Hulubalang) dengan standar ISO 9001 yang telah diluncurkan serentak di seluruh kecamatan.
 
Selain itu Pojok pelayanan Adminduk telah hadir lebih dekat di 5 kecamatan yakni Kecamatan Gandus, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Plaju, Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Kertapati. 

Pojok pelayanan Adminduk ini membantu mengurangi penumpukan antrian di loket Disdukcapil yang mendorong kemudahan masyarakat untuk mengakses pelayanan kependudukan. 

Pemerintah Kota Palembang juga telah meluncurkan nomor call center terkait laporan dokumen kependudukan di 0896 56262674.

Selain menjalankan program yang sudah tertuang dalam program kampanye, kami juga terus mendorong kinerja kerja pemerintah, seperti program anti mager, camat keliling membaur dengan masyarakat dan dialog langsung untuk mengakomodir permasalahan di lingkungan masing-masing, Akun sosmed tiap kecamatan akan memposting kegiatan, setiap permasalahan dan tindakan yang dilakukan.

Masyarakat juga bisa melapor keluhan, dan camat juga akan diberi ruang yang memadai untuk koordinasi dengan dinas terkait.

Pejabat terkait juga akan dirutinkan untuk memperbaiki layanan publik dengan sidak untuk mendorong disiplin pegawai, seperti yang sudah dijalankan sejak awal dilantik.

• PALEMBANG BELAGAK

Program ini difokuskan pada penataan wajah Kota Palembang, tidak hanya perbaikan infrastruktur, tetapi juga fungsi dan kenyamanan masyarakat.

Telah dilakukan penataan kabel yang berseliweran di Jalan Kota Palembang. 

Pemerintah Kota Palembang juga telah memanggil dan berdiskusi dengan semua pihak terkait seperti provider untuk merapikan kabel.

Upaya dilakukan bertahap karena terkait dengan utilitas lain seperti pipa PDAM, Jaringan Gas, dan lainya. 

Perbaikan jalan juga terus dilakukan di sejumlah titik baik dari laporan masyarakat secara langsung maupun titik yang sudah dipetakan dari dinas terkait.

Palembang belagak juga terkait sampah, dan sudah dilakukan berbagai kebijakan termasuk upaya mengurangi produksi sampah plastik di sektor ritel seperti di swalayan, minimarket dan sektor lainnya. 

Terdapat banyak program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, termasuk pengolahan sampah menjadi Listrik, dan juga daur ulang sampah untuk berbagai produk menggunakan mesin. 

Pemerintah Kota Palembang juga terus mendorong ketersediaan air bersih yang layak dan aman, revitalisasi taman, serta penataan dan pemulihan sungai dan anak sungai.

Pemerintah Kota Palembang juga akan membuat galeri temuan bawah air di Bungalow Pulau Kemaro serta Kampung Tematik yang dalam proses kulturalisasi, Pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan Palembang Art and Culture juga akan jadi event budaya (lomba masakan tradisional bingen, lomba menggambar cagar budaya, karnaval budaya, dan lainnya.

Pemkot Palembang juga akan terus mengembangkan pusat pemantauan dan layanan masyarakat dalam pengembangan sistem informasi kota, termasuk sistem layanan publik berbasis digital.

Pemkot juga terus melakukan upaya penataan kawasan BKB sebagai icon kota, yang diharapkan lebih tertata dan bedaya.

Ke depan soal rencana kebun binatang, harapannya ruang public dan ruang terbuka hijau dapat dikelola dengan baik, harapan juga bisa mendorong ketersediaan tempat wisata. 

Komentar Pengamat Politik

Ditempat terpisah pengamat politik sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian, meski terbilang adem ayem yang dilakukan RDPS hal itu menunjukkan ada kepuasan dari masyarakat Palembang. 

"Jadi, soal kinerja Walikota Palembang dibawah kepemimpinan Ratu Dewa lumayan. Artinya, ada gebrakan dan sesuai juga dengan rencana 100 hari kerja dia," kata Febrian. 

Menurut Febrian,  memang harus di pacu lagi kinerja keduanya, karena masih banyak tantangan untuk kota Palembang tidak boleh sebatas program 100 hari kerja. 

"Misal, infrastruktur harus menyeluruh. Apalagi kalau berkaca dengan KDM (Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat) secepat kilat bisa dilakukan. Jadi saat ini (100 hari kerja) sementara masih adem ayem, " ucapnya. 

Meski adem ayen dikatakan Febrian, ada (kepuasan) ada yang bisa diterima masyarakat, tapi untuk gebrakan kedepan harus lebih besar dan lebih menggelitik. 

"Beberapa permasalahan salah satu dibilang tidak gampang yaitu masalah pedagang pasar 16 Ilir yang masih banyak tercecer, termasuk PPPK, Cinde. Meski dikatakan masyarakat puas, namun itu masih tercecer dan paling masalah klasik nyangkut soal kebijaksanaan, padahal kalau mau dikaloborasikan dengan Gubernur Sumsel harusnya lebih kuat karena pasar 16 Ilir ada di kota Palembang, " ungkapnya. 

Kedepan dijelaskan mantan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, mau tidak mau yang direncanakan RDPS selama ini bisa dieksekusi segera, kalau tidak maka bolak balik masalah umum. 

"Dimana 100 hari pertama ini masyarakat akan melihat, apakah memang mampu dieksekusi dak perencanaan- perencanaan, sementara masihlah tapikan setelah itu akan berharap lebih, " bebernya. 

Hal paling menonjol dalam 100 kerja RDPS ini, diungkapkan Febrian RDPS lebih ke masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, dengan melihat bagaimana  ASN yang bekerja di Kelurahan dan Kecamatan harus lebih efektif yang itu masih insidental masih sepotong- potong.

"Harusnya, sudah berbagi antara Walikota dan Wakil Walikota, tidak bisa lagi masing-masing, masing- masing itu harus berbagi sudah, " jelasnya. 

Ditambahkan Febrian, tantangan secara umum yang dihadapi pemimpin di Palembang selama ini hampir sama, yaitu masalah banjir, infrastruktur, yang sudah bertahun- tahun selalu terjadi, dan harus bisa diselesaikan dan perlu pemimpin yang bertangan dingin. 

"Kalau melihatnya Palembang memerlukan tangan- tangan pemimpin, yang disamping profesional diperlukan tangan dingin. Jadi sentuhan, misalnya Palembang ini mau dijadikan kota apa? Itu belum kelihatan, taman- taman yang ada mau dijadikan apa, selain Kambang Iwak masih sentuhan lama masih seperti dulu, dan itu visi internasionalnya harus kelihatan, " terangnya. 

Dilanjutkan Febrian, kedepan Walikota Palembang harus bisa menunjukkan pembangunan di Palembang dengan kerjasama bersama Gubernur Sumsel dan Pemerintah pusat. 

"Kalau persentase (kepuasan) tidak bisa dijawab persis, karena 100 hari ini kita tidak bisa menjustifikasi kepala daerah, tapi harapan itu tentu besar untuk ibu kota provinsi. Makanya, inklusifitas harus ditingkatkan mau bekerja sama dengan Gubernur Sumsel, ini belum kelihatan kerjasama internasionalnya, kerjasama provinsi, dan pusat, " tukas Febrian.

(*)