Dedi Mulyadi Balik Tantang Komnas HAM Tangani Siswa Nakal saat Dikritik soal Pendidikan Militer

TRIBUNSUMSEL.COM - Menantang balik Komnas HAM yang mengkritiknya soal program pendidikan militer bagi para siswa bermasalah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Program pendidikan berkarakter gagasan Dedi Mulyadi dengan mengirim para pelajar nakal ke barak militer itu berpotensi melanggar hak asasi dinilai olehKomnas HAM. 

Dedi Mulyadi mengajak Komnas HAM hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut menangani anak-anak yang dianggap bermasalah menanggapi kritikan tersebut.

"(Daripada) ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama ya kan," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari tayangan di kanal YouTube METRO TV, Selasa (6/5/2025).

"Provinsi Jawa Barat, gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus, nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji itu mana yang paling sukses. Itu lebih baik," sambungnya.

Dedi Mulyadi mengaku bahwa programnya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.

"Nih kita ini pengin menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Rabu (7/5/2024).

"Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam, orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," 

"Jadi, menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi," lanjutnya pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Baca juga: Dikawal Dedi Mulyadi, Siswa Jalani Pendidikan Militer di Barak TNI Purwakarta, Ini Penampakannya

Menurut Dedi Mulyadi, tentara sebagai tenaga pendidik di sekolah bukanlah hal baru.

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, SMP. Kemudian, TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara, TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI," ungkap KDM.

"Jadi, enggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris-berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan enggak ada problem," imbuhnya.

Dedi Mulyadi juga mengatakan bahwa pro kontra dalam setiap kebijakan merupakan hal yang wajar.

"Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin, nanti kita lihat hasilnya," tutur Dedi Mulyadi.