4 Janji Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025: Hapus Outsourcing hingga Dukung Marsinah jadi Pahlawan

Dengan tujuan, memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait persoalan regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak buruh. 

“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undangnya yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” katanya. 

“Mana regulasi yang enggak bener, mereka memberi masukan kepada saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo lagi. 

Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan masukan dari para pimpinan serikat buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. 

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” ujar Prabowo. 

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” kata Kepala Negara menegaskan. 

2. Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional 

Salah satu hal menarik yang dijanjikan Prabowo lainnya adalah mendukung usulan agar Marsinah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari kaum buruh. 

Menurut Prabowo, nama Marsinah muncul saat dirinya bertanya kepada sejumlah pimpinan serikat buruh dan pekerja. 

“Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ujarnya. 

“Dan mereka sampaikan, ‘Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak?’ Marsinah jadi pahlawan nasional,” kata Prabowo lagi. 

Kepala Negara pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh usulan tersebut, asalkan mendapat kesepakatan luas dari kalangan serikat buruh. 

“Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” ujar Prabowo menegaskan. 

3. Dorong Pengesahan UU PPRT 

Terkait undang-undang, Prabowo mendorong segera disahkannya Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).