Curhat Ibu di Bekasi Biaya "Study Tour" Anak Ke Bali Dipatok Rp6 Juta, Dedi Mulyadi Tindak Tegas

TRIBUNSUMSEL.COM- Seorang ibu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengadu terkait mahalnya biaya study tour sekolah anaknya kepada Gubernur Dedi Mulyadi.

Kepada Dedi Mulyadi, ibu tersebut curhat bahwa kegiatan study tour yang diselenggarakan sekolah anaknya ke Bali  memakan biaya Rp 5-6 juta. 

Aduan tersebut direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akunInstagram-nya, @dedimulyadi71, Kamis (24/4/2025).

"Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?" kata Dedi membuka percakapannya.

Baca juga: Disaat Mendikdasmen Izinkan Sekolah Study Tour, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegas Melarang

Ibu tersebut mengungkapkan, anaknya yang bersekolah di SMK Karya Pembaharuan Bekasi.

Dari pihak sekolah disebut meminta dengan metode pembayaran cicilan sebesar Rp150.000 per bulan.

"Selama tiga tahun kami diwajibkan membayar Rp150.000 per bulan," jawabnya.

Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.

Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah. Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut. 

Jadi totalnya berapa?" tanya Dedi.

"Jadi, bersama SPP itu Rp300.000, lalu kami juga diwajibkan membayar untuk akhir tahun dan biaya lainnya. Total semua untuk biaya ke Bali itu, kalau tidak salah, Rp5 juta sampai Rp6 juta," ujar ibu itu kepada Dedi.

Baca juga: Duduk Perkara Razman Nasution Ultimatum Dedi Mulyadi Tak Usik GRIB Jaya, Nilai Sinis ke Ormas

Wanita berbaju katun rayon itu lantas menyinggung larangan kegiatan study tour ke luar kota yang pernah dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi. 

"Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour ke luar kota Pak?" kata ibu tersebut.  "Harus bayar berapa?" tanya Dedi.

Mendengar total biaya tersebut, Dedi langsung memberikan peringatan tegas kepada sekolah terkait untuk menghentikan kegiatan study tour ke Bali.

“Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya minta hentikan rencana perjalanan ke Bali. Kewenangan izin ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau tetap dipaksakan, kami tidak segan-segan mengambil tindakan nyata,” ucap Dedi.

Dedi juga menegaskan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah diminta segera menghubungi pihak sekolah guna menyampaikan instruksi penghentian kegiatan tersebut.