Alasan Dedi Mulyadi Tak Berani Bubarkan Ormas Grib Jaya Ditengah Insiden Pembakaran Mobil Polisi

TRIBUNSUMSEL.COM -- Insiden pembakaran mobil polisi di Depok oleh Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) jadi sorotan keras masyarakat Jawa Barat.

Adapun masyarakat ramai mendesak untuk dilakukan pembubaran terhadap ormas tersebut lantaran dinilai meresahkan.

Sang gubernur Dedi Mulyadi akhirnya ikut angkat bicara menanggapi hal tersebut.

Melansir dari Kompas.com, Kamis (24/4/2025) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tindakan premanisme harus dibedakan antara individu pelaku dan lembaga ormas itu sendiri.

 “Pertama kita ini kan berbicara persoalan premanisme, kita bicara premanismenya, bukan kelembagaannya,” ujarnya.

Menurut Dedi, tidak adil untuk memberikan sanksi kelembagaan kepada sebuah ormas jika pelanggaran hukum dilakukan oleh individu. 

Ia mencontohkan, ketika seorang pegawai dinas melakukan pelanggaran hukum, dinas tersebut tidak serta merta dibubarkan. “Pertama, kan tindakan itu sifatnya perorangan, bukan kelembagaan.

Karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan,” lanjutnya. Baca juga: Dedi Mulyadi Ungkap Sengketa Tanah di Depok Picu Konflik Lalu Pembakaran Mobil Polisi

 Ia menambahkan, selama tindakan melawan hukum dilakukan secara individu, maka tanggung jawab hukum juga bersifat individual.

 “Tidak berarti dinasnya dibubarkan, kita bicara itu dulu, kecuali dinas itu sudah menyatakan diri, kan itu berbeda.”

Dedi menyatakan bahwa pendekatan persuasif menjadi solusi yang akan ditempuh Pemprov Jawa Barat. Ormas-ormas akan diajak berdialog mengenai tujuan awal pendirian mereka dan diarahkan kembali ke misi sosial yang konstruktif. 

“Ya ke depannya paling diajak bicara, semua kelembagaan. Tujuannya ormas itu kan mengkonsolidasi dan mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama.

Pasti tujuan dan visinya baik, di AD/ART-nya juga baik," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan dari dalam tubuh ormas itu sendiri.

Menurut Dedi, pimpinan ormas bertanggung jawab untuk menindak tegas anggota yang terlibat premanisme.