Bupati Indramayu Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Alasan ASN Cuti Hingga Kantor Tutup

Apabila Bupati-wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota harus izin Gubernur dan disetujui Menteri Dalam Negeri RI.

Lucky menyadari bahwa keputusannya pergi ke Jepang adalah salah, sebab dalam wewenangnya, Kepala Daerah tidak mengenal kata libur dan memiliki tanggungjawab mengikat kepada rakyat.

"Betul, itulah makanya, itu sebabnya saya datang meminta maaf dan minta maaf di sini karena ketika kepala daerah tidak ada libur," tandas dia.

Lucky Hakim sendiri mengaku mendapatkan sebanyak 43 pertanyaan saat diperiksa di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri RI soal perjalanan dirinya berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin.

Kata Lucky, pemeriksaan itu berlangsung selama lebih dari 2 jam yang bermula dari pukul 13.00 WIB.

"Ada sekitar 43 pertanyaan, ada dua jam lebih lah," kata Lucky.

Kepada Itjen Kemendagri, Lucky mengaku turut ditanyakan perihal dengan proses keberangkatan dirinya ke Jepang.

Termasuk kata dia, soal fasilitas apa yang digunakan olehnya bersama keluarga saat pergi berlibur.

"Terkait dengan berangkat secara umum, kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 sampai 7 April," kata dia.

Secara tegas, Lucky mengaku tidak menggunakan sepeserpun uang negara dalam perjalanan liburannya ke Jepang.

Bahkan, kepergian dirinya ke Negeri Sakura tersebut juga tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak membawa ajudannya untuk mendampingi.

"Tidak menggunakan fasilitas negara. Saya pakai uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama, jadi itu yang didalami kan," kata dia

"Apakah saya menggunakan uang perjalanan dinas, apakah uang APBD. Saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga jadi tidak dengan ajudan, staf khusus, sama sekali tidak. Bahkan ke airport tidak diantar dan tidak dijemput. Ini murni liburan pergi bersama keluarga menggunakan data pribadi. Itu yang saya jelaskan," tandas dia.

Selain menjalani pemeriksaan di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Lucky Hakim juga harus memberikan penjelasan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

"Pak bupatinya sedang dimintai keterangan dulu oleh inspektorat. Nanti setelah itu baru pak bupatinya akan menghadap (Wamendagri)," kata Bima Arya saat ditemui awak media di Kantor Kemendagri RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (8/4/2025).