Konsumen Kecewa Beli Pertamax, Pertamina Tegaskan tidak Ada Pengoplosan BBM

Adapun Bachtiar mengaku sudah menggunakan Pertamax sejak 2019 lalu. Namun, hal itu membuat dirinya dipermainkan dengan diungkapnya kasus ini.

"Menurut saya, Pertamina harus mengambil sikap bukan cuman omon-omon aja. Semisal ganti rugi, karena masalah ini menyangkut hak bagi konsumen yang ternyata telah dirugikan akibat permainan para koruptor ini," tuturnya.

Baca juga: Tak hanya Pertalite, Kejagung Sebut Premium juga Diduga Dioplos jadi Pertamax di Kasus Kelola Minyak

Baca juga: Masyarakat Merasa Dibohongi, Pertamina Tegaskan Tak ada Pengoplosan Pertamax Sesuai Spesifikasi

Pertamina Tegaskan Pertamax Miliki RON 92

Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat dan beberapa media, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax.

Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat.

Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

"Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," jelas Heppy.

Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC). Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” tutur Heppy.
Heppy melanjutkan, Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen.

Perlu UU Darurat Hukum Mati Koruptor

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gencar Sumsel Charma Aprianto Ketua DPW Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Sumsel, Charma Afrianto, mengaku prihatin terhadap nasib masyarakat Indonesia menyusul maraknya korupsi besar-besaran di negara berpenduduk 280 juta jiwa ini.

Ia berharap DPR RI dan pihak-pihak berwenang segera membuat Undang-undang Darurat yang mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi.

"Tidak ada cara lain untuk menghentikan korupsi di negeri ini. Satu-satunya hanya dengan hukuman mati," kata Charma melalui pesan suara yang dikirimkan kepada Tribun Sumsel, Rabu (26/2/2025).