DPD REI Sumsel Targetkan 17 Ribu Rumah MBR di 2025, Tapi Konsumen Jangan Terjerat Pinjol dan Judol

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sulit direalisasikan karena histori buruk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) calon debitur.

Ketua Dewan Pimpinan Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumsel Zewwy mengatakan, REI Sumsel menargetkan 17 ribu rumah subsidi tahun ini bisa dimiliki masyarakat.

Namun target itu dinilai cukup berat karena banyak saat ini semakin banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online (Pinjol) dan judi online (judol).

Masyarakat masih menganggap sepele judi online dan pinjaman online, padahal dampaknya sangat besar terhadap riwayat catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang menentukan apakah calon debitur itu layak mendapat pembiayaan atau tidak.

"Catatan kredit rusak, SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan Pinjol (pinjaman online) memengaruhi kegagalan Program MBR bisa terjadi," kata Zewwy Salim, Rabu (5/2/2025).

Program rumah MBR diperuntukkan bagi orang berpendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan itu ditarget terealisasi hingga 17 ribu unit untuk Sumsel. 

Angka target penyediaan rumah ini naik dari realisasi tahun 2024 sebesar 10 ribu rumah MBR yang berhasil terserap.

Secara nasional kata Zewwy, melihat dari sisi minat dan animo konsumsi properti terutama perumahan, Sumsel berada di posisi kedua setelah Jawa Barat (Jabar).

Situasi ini sebenarnya mendukung keberhasilan program rumah MBR.

Tetapi catatannya, konsumen tak bisa luput dari histori kredit rusak dan kendala tersebut menjadi tantangan bagi REI Sumsel.

"Data dari 2024 pembangunan properti kita berada di atas Jawa Timur (Jatim) kita berhasil melampaui target," katanya.

Baca juga: Gandus dan Tanjung Barangan Berpotensi Jadi Pusat Properti di Palembang, Air Bersih Jadi Alasan

Baca juga: Tips Beli Rumah Agar Aman dan Nyaman dari Praktisi Properti , Pilih Pengembang yang Terpercaya

Harapan kedepan, tak hanya properti MBR, pembangunan komersil pun harus meningkat dibandingkan 2024.

Sehingga, target masyarakat memiliki hunian sendiri segera tercapai karena backlog Sumsel masih cukup tinggi di angka 400 ribuan.

Selain kendala Pinjol dan judol, masih banyak masyarakat yang belum bankable juga membuat banyak permohonan pengajuan KPR ditolak.

Padahal calon debitur mampu dan punya penghasilan tapi karena tidak punya slip gaji, dan belum bankable atau belum pernah punya catatan perbankan, rekening bank atau transaksi lainnya sehingga permohonan ditolak.

Berdasarkan data OJK Sumsel Babel per September 2024, tercatat lebih dari 2 ribu masyarakat memanfaatkan pinjol dan dominan mereka justru sebagai pengguna pinjol ilegal. 

Kondisi itu dipengaruhi masyarakat terlilit dalam lingkaran kebiasaan judol, digitalisasi dan pinjaman mudah.

Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto mengatakan, pengguna pinjol ilegal makin menjamur. Akumulasi September 2024, OJK Sumsel Babel menerima 2.164 keluhan pinjol ilegal.

"Intinya ini seperti tiga mata rantai setan, karena pinjaman online yang ilegal biasanya akan digunakan untuk aktivitas ilegal baik itu investasi ilegal dan juga judi karena terus saling berkaitan sehingga membentuk mata rantai yang saling terhubung," ujar Arifin.

Keluhan pinjol ilegal, tak terlepas dari digitalisasi sektor keuangan yang saat ini banyak mengalami permasalahan. 

Terutama keterkaitan antara investasi bodong atau yang tak terdaftar di OJK hingga persoalan aktivitas ilegal lain seperti kebiasaan publik terlibat judol.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com