Para Petani Banyak Terjerat Tengkulak, Disebut DPRD Sumsel Persoalan Klasik, Bingung Cara Perbaiki

TRIBUNSUMSEL. COM, BANYUASIN - Ketua fraksi partai Demokrat DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. Muhamad F. Ridho, ST, MT mengatakan, banyaknya para petani yang tidak bisa terlepas dari para tengkulak di Sumsel sudah mengakar sejak dulu. 

Namun, dikatakan Ridho persoalan ini persoalan yang sudah terjadi sejak dulu sampai sekarang, dan hingga saat ini belum ada solusinya, bahkan dirinya menyebut persoalan klasik. 

"Darimana mulai memperbaikinya? saya melihatnya juga bingung, karena sudah dari beberapa tahun lalu kebijakan pemerintah sektor perbankan untuk permodalan sudah ada, yang namanya KUR (Kredit Usaha Rakyat), " kata Ridho, Kamis (16/1/2025).

Akan tetapi sayangnya, diungkapkan wakil rakyat Sumsel yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Banyuasin ini, permodalan itu tidak efektif karena petani hanya memiliki luas lahan tertentu, yang notabene terbatas mendapatkan KURnya. 

"Ini juga ditambah proses administrasi dan pengecekan lapangan sebagai prosedur perbankan sehingga membuat para petani beralih kepada para tengkulak tersebut dengan sistim YARNEN ( BAYAR PANEN ) singkat cepat dapat, sudah barang tentu ada kelebihan ada kelemahannya, ' papar Ridho. 

Baca juga: Petani di OKU Timur Khawatir Harga Gabah Tak Sesuai Ketetapan Pemerintah, Keluhkan Biaya Produksi

Baca juga: Sulitnya Petani di Banyuasin Lepas dari Tengkulak, Bingung Penuhi Kriteria Gabah yang Diserap Bulog

Mantan sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel ini menambahkan, para petani terbelenggu dengan lingkaran Yarnen, dengan masih untung lahan sawah subur sepanjang masa, sehingga mereka masih bisa bertahan hidup walau tidak berkecukupan atau jauh harapan petani sejahtera. 

"Semoga ada kebijakan yang jitu, yang benar- benar merubah perilaku pola tanam petani tanpa Yarnen, mungkin presiden Prabowo tegaskan kepada jajaran terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten kongkrit campur tangan, mengawal mulai proses awal tanam memfasilitasi kebutuhan petani seperti bibit padi, pupuk bersubsidi maupun non subsidi yang mudah dan standar harga HET," tandasnya. 

Ridho pun tak menampik, pupuk subsidi jadi keluhan utama petani di Sumsel, meski sejak dulu berdiri pabrik pupuk namun banyak keluhan harga pupuk, yang diakuinya bukan naik tapi berubah harga. 

"Disini juga, perbankan harus turun menjemput bola dengan proses yang tidak memberatkan petani. Apalagi  KUR konsepnya tanpa agunan untuk petani, saya rasa masyarakat akan merasa hadirnya pemerintah,' ucapnya. 

Selain itu, para tengkulak yang notabene adalah pemodal atau pengusaha juga, tidak boleh lagi turun ke petani, tetapi area mereka berada setara dengan Bulog yang membeli hasil petani setelah masa panen. 

"Bila ini dapat diterapkan, InsyaAllah akan ada reformasi bagi kesejahteraan petani dalam 5 tahun ini," pungkasnya. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com