Khawatir Banjir, DPRD Prabumulih Minta Talud Sepanjang 75 M Dibangun Saat Normalisasi Sungai Kelekar

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Komisi III DPRD Prabumulih melakukan sidak ke proyek normalisasi sungai kelekar di kawasan Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan dan Pangkul Kecamatan Cambai kota Prabumulih, Sumsel, Rabu (18/12/2024).

Sidak tersebut dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengeluhkan pembangunan normalisasi sungai kelekar karena khawatir terjadi banjir.

"Kami melakukan sidak ke normalisasi sungai kelekar tepatnya di RT 05 RW O4 Kelurahan Majasari. Dari hasil sidak ini, pembangunan normalisasi kurang talud, kurang volumenya," ungkap Ketua Komisi III DPRD Prabumulih Nicko Adha Prana kepada wartawan didampingi dewan lainnya.

Nicko mengatakan, meski demikian proyek normalisasi itu sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dengan panjang talud 100 meter.

"Kedepan akan dilakukan penganggaran untuk sisanya dan nanti akan dibangun lanjutan," katanya.

Baca juga: Proyek Normalisasi Sungai Kelekar di Prabumulih Dikeluhkan Warga, Minta Jalan & Talud Dibangun Lagi

Baca juga: Atasi Banjir, Pemkot Prabumulih Bakal Normalisasi Sepanjang Sungai Kelekar, Siapkan Dana Rp 38 M

Ditambahkan Sekretaris Komisi III, Evy Susanti SE mengatakan dari proyek normalisasi sepanjang 27 kilometer ada di Majasari sekitar 1,4 kilometer yang dipasang talud sepanjang 100 meter.

"Terkena dampak normalisasi yang belum dipasang talud ini akan segera diatasi PUPR melalui dana tanggap darurat dengan pemasangan kayu cerucut dilapisi terpal sehingga bisa mengatasi banjir," ujarnya.

Selanjutnya untuk pembangunan talud lanjutan yang belum dibangun akan dianggarkan melalui APBD 2025 yakni sepanjang sekitar 75 meter.

"Nanti untuk lanjutan akan diusulkan tahun mendatang, normalisasi ini dampaknya sangat bagus karena bisa mengatasi banjir terlebih dipasang talud di bagian kiri dan kanan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pemkot Prabumulih melalui PPK Normalisasi Sungai Kelekar, Husni Yudiantara mengatakan saran dan masukan terkait pembangunan normalisasi sungai kelekar akan menjadi perhatian pihaknya.

"Untuk kekurangan yang belum dipasang talud akan dianggarkan pada tahun 2025, untuk yang di lokasi atau titik ini memang tidak dianggarkan dan sudah sesuai rencana kerja.

Dalam sidak itu tidak dihadiri pihak kelurahan dan kecamatan namun ada pihak pendampingan dari Inspektorat dan kejaksaan negeri kota Prabumulih.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com