Pendukung Paslon Berulang Kali Diperingati Saat Debat Pilgub Sumsel 2024, Harap Jadi Rujukan Pemilih

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berkali-kali mendapat peringatan dari moderator karena berteriak dan memberikan dukungan secara berlebihan pada saat debat publik terakhir atau pamungkas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (21/11/2024) malam.

"Pendukung mohon tenang, sekali lagi kami mohon tenang, atau kita tidak bisa melanjutkan ke acara berikutnya," kata Mayfree Syari yang menjadi moderator debat pilgub Sumsel tadi malam.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Andika Pranata Jaya berharap debat pamungkas sebagai rujukan masyarakat menentukan pilihannya pada 27 November mendatang.

Hal ini berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pemilu yang damai dan berkualitas.

Ia menyampaikan bahwa debat terakhir ini menjadi momen penting bagi para pemilih untuk menentukan pilihan mereka pada 27 November 2024.

"Debat terakhir ini diharapkan bisa menjadi referensi, bagi bapak ibu sekalian, para pemilih di Sumatera Selatan, dalam menentukan pilihan," kata Andika seraya mempersilahkan pemilih menyimak visi dan misi lewat kanal Youtube KPU Sumsel secara utuh.

Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara nanti.

"Pastikan bapak ibu datang ke TPS pada Rabu, 27 November 2024, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, di seluruh wilayah Sumatera Selatan," tandanya seraya menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan semangat persatuan selama proses pemilu berlangsung.

Selain itu Andika mengajak masyarakat dan para calon untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif.

Perkuat Sinergi

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) nomor urut 1, Herman Deru dan Cik Ujang (HDCU), memaparkan visi dan misi mereka dalam debat ketiga Pilgub Sumsel 2024.

Dalam pernyataan pembukanya, Herman Deru menegaskan komitmen mereka untuk membawa Sumsel semakin maju dengan menjunjung tiga peran utama kepala daerah, yakni sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat.

“Kepala daerah memiliki tugas inti yang saling terintegrasi. Sebagai pemimpin pemerintahan, kami memastikan sinergi yang kuat antar lembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, serta menjalin kerjasama yang optimal dengan para kepala daerah kabupaten dan kota. Fokus kami adalah menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Herman Deru.

Dalam peran sebagai pemimpin pembangunan, Herman Deru menekankan pentingnya pembangunan yang merata, baik dari aspek fisik maupun non-fisik.

"Pembangunan fisik seperti jalan, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sementara itu, pembangunan non-fisik telah kami wujudkan dengan merubah mentalitas masyarakat dari konsumtif menjadi produktif, melalui program-program unggulan seperti Mahesa (Mandiri Sejahtera),” tambahnya.

Baca juga: Paslon Herman Deru-Cik Ujang Dapat Dukungan Dari Gibran Center Jelang Pencoblosan Pilgub Sumsel 2024

Baca juga: Sudah 25 Tahun di Pemerintahan, Mawardi Yahya Optimis Jelang Debat di Pilgub Sumsel 2024

Hapus Pungli

Sedangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) nomor urut 2, Eddy Santana Putra (ESP) dan Rizky Aprilia (ERA), memaparkan visi dan misi besar mereka dalam debat ketiga Pilgub Sumsel 2024. Dengan tema *“Era Baru untuk Sumsel yang Lebih Cerah”*, pasangan ini menyoroti sejumlah masalah mendasar yang masih dihadapi Sumsel, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan maraknya pungutan liar (pungli).

Paslon ESP-Rizky mengusung program pendidikan gratis tanpa pungutan. Mereka berkomitmen menghilangkan pungli di sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SMA dan SMK.

"Dalam satu tahun, jika kami gagal menghilangkan pungli di sekolah, kami akan mundur dari jabatan kami,” tegas Eddy Santana.

Dalam bidang kesehatan, Paslon ESP-Rizky berkomitmen untuk mengembalikan program layanan kesehatan gratis serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dengan menambah jumlah Puskesmas rawat inap. Mereka juga akan memberikan tunjangan khusus melalui 'TP Plus' untuk tenaga kesehatan di seluruh Sumsel.
Paslon ini menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan UMKM dengan mempermudah akses permodalan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

"Revitalisasi pasar tradisional agar lebih nyaman dan modern adalah salah satu prioritas kami, sehingga ekonomi kerakyatan dapat bergerak lebih cepat,” tambah Rizky Aprilia.

Dalam infrastruktur, ESP-Rizky akan fokus pada pembangunan kawasan industri di Tanjung Carat untuk mempercepat industrialisasi.

Berobat Gratis

Terakhir, pasangan calon nomor urut 3, Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati (Matahati), kembali menegaskan visi mereka, yaitu Sumsel Bangkit Bersama Menuju Masyarakat Sejahtera. Visi ini, menurut mereka, berakar pada strategi dan pondasi pembangunan dari pemimpin-pemimpin Sumatera Selatan sebelumnya.

Pasangan ini menyatakan bahwa untuk mencapai visi tersebut, mereka telah menyiapkan program-program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan utama di Sumatera Selatan. Berikut adalah poin-poin utama misi dan program kerja yang mereka tawarkan, mulai dari mengembalikan program berobat dan sekolah gratis.

Kemudian, membangun struktur ekonomi yang kuat, dimana Fokus mereka adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur yang belum selesai, menata ulang pembangunan yang tidak tepat sasaran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan.
Paslon ini juga berkomitmen untuk membangkitkan ekosistem yang mendukung UMKM agar berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Dukungan dana akan diberikan untuk memperkuat peran desa dan pendidikan berbasis pesantren di Sumatera Selatan.

Paslon ini berjanji meningkatkan tunjangan bagi ASN, P3K, guru honorer, petugas kesehatan, serta perangkat desa seperti P2KT dan RT/RW di seluruh wilayah provinsi.

Evaluasi Regulasi Debat

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian menilai, adanya sejumlah pasangan calon (Paslon) kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) yang memilih 'walk out' (WO) atau keluar saat debat publik yang diadakan KPU harus jadi perhatian penyelenggara pemilu yang ada.

Pasalnya, paslon yang memilih WO itu dikarenakan dugaan ketidaknetralan dari penyelenggara yang dianggap Paslon.

"Jadi bisa dilihat dalam banyak perspektif, dari penyelenggara ini juga harusnya jadi intropeksi, apalagi terakhir di debat Muba (Musi Banyuasin), karena kesepakatan awal tidak dipenuhi dan dengan sistem tertutup seperti itu rawan kecurangan, " kata Febrian, Kamis (21/11/2024).

Menurut Febrian, adanya protes calon dan memilih WO itu terlihat satu hal penyelenggara rentan sekali, termasuk di kota Palembang juga rentan.

"Sebab di masyarakat itu Paslon 'ngepek' membaca dan terjadi juga di Muba, karena penyelenggaranya yang dianggap tidak netral, ' ucapnya.
Diterangkan Febrian, WO itu memang hak tetapi kalau SOP nya tidak membolehkan, maka pastinya ada sanksi yang diatur peraturan perundang-undangan maka akan menjadi lain ceritanya.

"Tapi ini tidak ada sanksi, sehingga agak terkejut penyelenggara. Kalau mereka tidak bisa merefleksikan penyelenggara yang adil, tidak memihak, netral maka tidak akan terjadi itu," tandasnya.

Ia pun mencontohkan debat publik seperti di salah satu daerah lain di Sumsel, yang terlihat bagus, dalam artian soal yang ada masih rahasia di segel.

"Jadi ini tim penyelenggara dan perumusnya serta panelisnya bertanggung jawab langsung.

Nah, kalau di OKU lebih parah sehingga dibatalkan, sedangkan di Muba tetap jalan, namun sama sekali hampa, " capnya.

Ditambahkan Febrian, memang dari beberapa pihak menanggapi pasangan calon WO itu beragam, namun pastinya kejadian seperti itu harus ada evaluasi.

"Tentunya ada anggapan positif dan negatif, mungkin negatif melihat ketidakmampuan sebagai calon pemimpin misalnya. Sedangkan pihak sebelah tidak bisa menahan diri, kalau memang penyelenggara itu betul terbukti curang maka harus dihukum Bawaslu. Apalagi yang pertama dilaporkan oleh Paslon nomor urut 2 dan ini kedua akan dilaporkan ke Bawaslu, dan DKPP dalam kontek ini akan kerja keras, " tuturnya.

Febrian sendiri setuju dengan pandangan beberapa pengamat di Sumsel, jika penyelenggara pemilu juga harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK, untuk menunjukkan mereka berintegritas sebagai penyelenggara pemilu.

"Saya setuju dengan pendapat pengamat lainnya di Sumsel, dalam kaitan penyelenggara pemilu, blar blur sana sini mengeluarkan dana besar dan bagaimana pertanggungjawabannya nanti, diperhatikan tidak," paparnya.

Diungkapkan Febrian, pastinya setiap acara debat dana yang dikeluarkan besar, dan ini bisa dilihat dengan mengundang moderator nasional orang pusat bukan lokal, termasuk EO yang biayanya besar juga.

'Iyalah besar (anggaran), kalau kita memperhatikan seperti ini (WO) maka mubazir saja, tidak sampai maksud debat. Karena maksud debat itu menyampaikan gagasan yang bisa dinilai masyarakat terhadap visi misi dan program kerja Paslon. Pastinya kampanye negatif itu boleh karena memang faktanya begitu silahkan, tapi kalau kampanye hitam tidak boleh karena fakta tidak dipungkiri, " jelasnya.

Dilanjutkan Febrian, kedepannya ia pikir di pusat harus clear regulasi mengenai WO ini, kalau disinyalir penyelanggara, atau panelis tidak netral, pastinya ada aturan yang tegas, mengingat disetiap debat hadir struktur setingkat lebih tinggi.

"Kalau debat tingkat Kabupaten kota disitu ada KPU Sumsel hadir, nah apakah perlu diulang lagi atau tidak, kan bisa kalau produknya jelas. Lagi-lagi prihatin kita dengan debat termasuk Palembang kemarin, seperti membaca saja, dapat dari mana datang bacaan itu bingung juga, dan masyarakat malu kualitas calon pemimpin seperti itu. Apalagi misalnya soal di baca dan jawabannya ada disitu kan tambah parah, " pungkasnya.

Baca Berita Tribunsumsel.com Lainnya di Google News

Ikuti dan Bergabung Dalam Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com