Debat Pilkada Lubuklinggau, Yoppy Singgung Soal Utang Pemkot dan DPRD ke BPJS yang Capai Rp 17 M

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis  

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Debat perdana Pilkada Lubuklinggau 2024 digelar di Gedung Bagas Raya secara tertutup yang hanya disiarkan melalui youtube KPU Lubuklinggau selesai digelar pada, Rabu (28/10/2024) kemarin.

Adu argumen dan gagasan tersaji dari kedua paslon Calon Wali Kota Lubuklinggau yakni H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) dan H Rodi Wijaya.

Calon Wali Kota Lubuklinggau Yoppy menyampaikan bila visi baik paslon 1  maupun paslon 2 sama-sama ingin mensejahterakan meski caranya berbeda.

Salah satunya program kesehatan gratis, dalam debat tersebut Yoppy menyebut ada tunggakan Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada BPJS kesehatan dan nominalnya sangat besar pada empat tahun terakhir.

"Memang berobat gratis program nasional yang dibebankan melalui APBD, yang kami dapati di bulan Juli kemarin total tunggakan BPJS Rp. 17,9 Miliar," kata Yoppy saat bertanya dengan Rodi Wijaya.

Yoppy memaparkan update timnya di satu minggu lalu, tunggakan dimulai tahun 2021sampai tahun 2022 sempat 0 dan kemudian  terus naik sampai Rp. 17,9 Miliaran baik itu mandiri mau pun non mandiri.

"Bahkan tunggakan DPRD Lubuklinggau ada sekitar Rp. 2 Miliar sekian, karena posisi kk Rodi yang ketua DPR yang menggambarkan dan membuat perencanaan kenapa hal itu tidak dijalankan," tanya Yoppy.

Yoppy mengatakan paslon 2 sangat konsen memprioritaskan bidang kesehatan, bahkan ia mengaku beberapa BPJS masyarakat yang menunggak sengaja dilunaskan sebagai bentuk bukti nyata kepada masyarakat.

"Tunggakan BPJS sebesar Rp. 17,9 Miliar mulai dari tahun 2021 jika tidak dilunasi, potensi kendala masyarakat untuk menggunakannya," ujarnya.

Yoppy pun kembali bertanya kepada bagaimana Rodi cara mengatasinya tunggakan tersebut bila Rodi terpilih sebagai pemimpin Kota Lubuklinggau kedepan.

Rodipun menjawab masalah kesehatan merupakan hal pokok yang harus ditangani oleh kepala daerah se-Indonesia.

Menurutnya, peraturan pemerintah setiap rezim berbeda, kemarin di zaman Jokowi dan Ma'ruf Amin semuanya diwajibkan menggunakan BPJS baik untuk semua segmen TNI dan Polri dan ASN.

Hal itu, berbeda ketika dirinya waktu menjabat anggota DPRD Musi Rawas, saat itu tidak ada coveran kewajiban meski menjadi anggota dewan, mereka berhak memilih layanan kesehatan apa saja.

Baca juga: Debat Publik Pilkada Lubuklinggau 2024 Digelar, Sejumlah Wartawan Kecewa Karena Dilarang Masuk

Baca juga: Jadwal dan Tema Debat Perdana Pilkada Lubuklinggau 2024, Bagaimana Cara Memajukan Daerah

Sementara 10 tahun terakhir pemerintah diberikan tenggang waktu untuk UHC , anggarannya dibebankan kepada APBD masing-masing daerah, hal tersebut bertolak belakang dengan janji pemerintah pusat yang akan dialokasikan dari dana DAK.