Menembus Skeptisisme : Apakah Integritas Bisa Mengguncang Politik Uang di Pilkada?

Oleh : M.H. Thamrin
(Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unsri)

TRIBUNSUMSEL.COM - Di tengah hiruk pikuk politik uang dan pragmatisme yang merajalela, apakah masih ada tempat bagi gagasan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel? 

Inilah tantangan yang kita hadapi menjelang Pilkada Serentak November 2024. 

Dalam konteks di mana pemilih semakin skeptis dan politisi semakin elitis, apakah komitmen terhadap integritas pemerintahan masih dapat menarik hati para pemilih? 

Ataukah gagasan mulia ini hanya akan tersingkir oleh kepentingan jangka pendek dan tawaran-tawaran pragmatis?

Tantangan dan Realita Politik

Politik uang telah menjadi tantangan besar dalam demokrasi kita. 

Semakin banyak politisi yang memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit untuk meraih suara dengan cara memberikan imbalan langsung kepada pemilih. 

Fenomena ini tidak hanya menciptakan siklus korupsi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Kondisi ini diperparah oleh sikap skeptis dan apatis dari masyarakat. 

Banyak pemilih yang merasa bahwa suara mereka tidak akan mengubah apa-apa dan bahwa semua politisi sama saja, hanya mementingkan kepentingan pribadi. 

Sikap ini membuat mereka lebih mudah tergoda oleh politik uang, daripada memilih berdasarkan visi dan misi yang lebih idealis.

Masih Adakah Secercah Harapan?

Namun di tengah skeptisisme ini, ada secercah harapan. 

Pertama dari Generasi Z. Generasi yang lahir di era digital ini menunjukkan kecenderungan yang berbeda. 

Mereka lebih kritis, lebih sadar akan isu-isu sosial, dan lebih peduli terhadap integritas. 

Generasi Z adalah pengguna aktif media sosial dan memiliki akses cepat ke informasi, membuat mereka lebih tanggap terhadap praktik politik yang tidak etis.

Contoh nyata dari pengaruh Generasi Z dapat dilihat dari pemilihan umum di Filipina, dimana Bongbong Marcos berhasil memenangkan hati anak muda dengan kampanye yang sangat visual dan menarik di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kampanye yang transparan, akuntabel, dan dikemas dengan cara yang menarik dapat menjadi daya tarik yang kuat bagi pemilih muda (Tse, 2022).

Selain faktor Generasi Z, secercah harapan juga dapat muncul dari pengalaman di beberapa pemilu yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemerintahan yang bersih bisa efektif dalam memenangkan pemilu. 

Misalnya, Narendra Modi di India berhasil meningkatkan dukungan hingga 30 persen dengan kampanye melawan korupsi pada Pemilu 2014 (The Economic Times). 

Demikian juga kemenangan koalisi Pakatan Harapan yang berhasil menumbangkan dominasi UMNOdi Malaysia pada tahun 2018 dengan mengusung isu pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. 

Juga kemenangan Isko Moreno dalam pemilihan Walikota Manila 2019 dengan janji utama memberantas korupsi di pemerintahan kota. 

Di Sao Paulo, Bruno Covas terpilih menjadi walikota setelah memenangkan pemilihan tahun 2020 dengan platform utama pemberantasan korupsi di pemerintahan kota. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dapat meningkatkan dukungan elektoral hinggal 20-30 % pada calon baru . 

Namun, efektivitas ini bervariasi tergantung konteks sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing negara.

Asa dan Relevansi di Pilkada Serentak 2024

Di Indonesia, Pilkada serentak 2024 menawarkan peluang untuk menguji kembali relevansi gagasan pemerintahan yang bersih. 

Para calon yang mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas memiliki potensi untuk menarik segmen pemilih yang lebih kritis, khususnya di kalangan Generasi Z. 

Meskipun tantangan politik uang dan sikap skeptis masyarakat sangat besar, masih ada harapan untuk membangun komitmen terhadap pemerintahan yang bersih. 

Para calon pemimpin dapat menggalang dukungan dengan memperkuat narasi tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. 

Kampanye yang fokus pada keberhasilan nyata dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat menarik pemilih yang menginginkan perubahan.

Untuk membalikkan situasi dari pragmatisme ke arah idealisme yang mendukung demokrasi yang lebih kuat dan terkonsolidasi, terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab besar, yakni : Pemimpin Politik; Pemerintah dan Lembaga Negara; Masyarakat SIpil dan Media; dan Pemilih. Tanpa komitmen nyata dari masing-masing pihak ini, sulit untuk membalikkan situasinya.

Mari Berikhtiar

Menjalankan kampanye dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di tengah maraknya politik uang, pragmatisme politik, dan skeptisisme masyarakat memang merupakan tantangan besar. 

Namun, dengan strategi yang tepat, segmen pemilih yang kritis dan peduli terhadap pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas dapat diraih. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi politik uang dan meningkatkan integritas pemilu meliputi reformasi hukum terkait pembiayaan kampanye, peningkatan peran Lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu, edukasi publik, penguatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi penggunaan teknologi. 

Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, meski menghadapi banyak tantangan, masih dapat menjadi strategi yang efektif dalam memenangkan pemilu, termasuk Pilkada serentak 2024 nanti. Yang penting, mari kita semua berikhtiar. (*)