Datangi KPK, Kaesang Pangarep Klarifikasi Soal Jet Pribadi, Ngaku Nebeng Pesawat Teman ke Amerika

TRIBUNSUMSEL.COM - Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya buka suara soal jet pribadi yang digunakan saat ke Amerika Serikat.

Adapun kedatangan putra bungsu Presiden Jokowi guna untuk mengklarifikasi soal perjalanannya ke Amerika Serikat yang menggunakan pesawat jet pribadi. 

Kaesang mengaku kehadirannya merupakan inisiatif sebagai warga negara yang baik, bukan undangan dari KPK.

"Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat, saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tetapi inisiatif saya sendiri," kata Kaesang. Dikutip dari Kompas.com, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, Kaesang mengaku perjalanannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu menumpang pesawat milik sahabatnya.

Namun, ia enggan menjelaskan secara detail terkait fasilitas jet pribadi tersebut.

"Tadi saya di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang yang numpang atau nebeng pesawatnya teman saya," jelasnya.

Baca juga: Kata Mahfud MD Soal Kaesang Pangarep Naik Jet Pribadi Tak Bisa Diperiksa KPK

Dalam kesempatan itu, Kaesang didampingi oleh kuasa hukumnya Nasrullah dan juru bicaranya Francine.

"Saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang membantu saya, ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum, dan ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara," ujar Kaesang.

Setelah menyampaikan hal itu, Kaesang pun berpamitan pada awak media.

“Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu," terangnya.

Sementara, Francine juru bicara Kaesang mengatakan kedatangan Kaesang ke KPK tersebut atas inisiatifnya pribadi.

"Untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait keberangkiatannya ke Amerika Serikat yang sebetulnya menumpang atau nebeng gitu kan istilahnya," kata Francine.

“Nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi dan kemudian juga dalam hal ini Mas Kaesang sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi,” bebernya.

Ia juga menyebut bahwa sebenarnya Kaesang tidak ada kewajiban melaporkan dugaan gratifikasi karena bukan penyelenggara negara.