Berita OKU Timur
Tak Cukup Bukti, Kejari Hentikan Penyidikan Dugaan Kasus Korupsi di BPBD OKU Timur
Kejari Kabupaten OKU Timur saat ini telah menghentikan proses penyidikan dugaan kasus korupsi yang terjadi di BPBD OKU Timur.
Penulis: CHOIRUL RAHMAN | Editor: Shinta Dwi Anggraini
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten OKU Timur saat ini telah menghentikan proses penyidikan dugaan kasus korupsi yang terjadi di BPBD OKU Timur.
Dugaan penyelewengan atau korupsi di BPBD OKU Timur terjadi pada proyek pembangunan rekonstruksi dinding penahan sungai di Desa Mendayun, Kecamatan Madang I.
"Untuk kasus BPBD OKU Timur saat ini telah kita stop penyidikannya (SP3), karena tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Jadi tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan," kata Kajari OKU Timur, Andri Juliansyah SH MH, Senin (02/09/2024).
Untuk diketahui, pada tahun 2021 lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, menganggarkan proyek pembangunan dinding penahan air sungai.
Baca juga: Mantan Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp4,6 M, Kejari Dalami Keterangan Saksi
Pembangunan rekonstruksi dinding penahan tanah Sungai Tobong Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 13,2 miliar.
Anggaran itu dianggarkan BPBD OKU Timur melalui APBD Kabupaten OKU Timur Tahun 2021.
"Karena tidak ditemukan cukup bukti, maka perkaranya kita hentikan," tegas Kajari saat press release Hari Lahir Kejaksaan RI ke 79.
Dalam kesempatan yang sama, Kajari juga memaparkan kinerja Kejaksaan Negeri OKU Timur selama tahun 2024.
Di mana, bidang pembinaan, Kejari telah melakukan penyerapan anggaran mencalai 71.95 persen. Serta telah melakukan penerimaan pegawai tahun 2023 sebanyak 13 orang.
Selanjutnya bidang intelijen, per Agustus 2024 telah melakukan pengamanan pembangunan strategis sebanyak 11 proyek dengan nilai mencapai Rp 80 miliar.
Untuk bidang tindak pidana umum, penyelesaian perkara eksekusi untuk pra tuntutan sebanyak 175 perkara.
Penuntutan sebanyak 85 perkara, eksekusi sebanyak 249 perkara. Serta penghentian penuntutan sebanyak melalui keadilan restoratif justise (RJ) sebanyak 6 perkara.
Kemudian, bidang pidana khusus (pidsus) telah melakukan penyelamatan uang negara sebesar Rp 2,4 miliar dan denda Rp 100 juta melaui perkara Bawaslu OKU Timur.
Baca artikel menarik lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel
| Ribuan Penerima Bansos di OKU Timur Diingatkan, Jika Terlibat Judi Online Bantuan Bisa Dicabut |
|
|---|
| Proyek Pelebaran Jalan di Buay Madang OKU Timur Minim Rambu Lalu Lintas Sebabkan Rawan Kecelakaan |
|
|---|
| Pertamax di OKU Timur Langka Hingga Buat Warga Resah, Pengelola SPBU Akui Pasokan Tak Lancar |
|
|---|
| Bobol Pondok Milik Petani di Muaradua, Reki Langsung Ditangkap Polisi di Sekitar TKP |
|
|---|
| Tiga Petinggi Negara akan Berkunjung ke OKU Timur, Bakal Diberi Gelar Kehormatan Adat Komering |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.