Berita Nasional

Sosok Dharma Pongrekun Calon Gubernur DKI Jakarta Jalur Independen, Diduga Catut NIK KTP Warga

Jelang pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) DKI Jakarta, pasangan jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana disorot.

Editor: Moch Krisna
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YouTube @Dharma Pongrekun
Komjen (Purn) Pol. Dharma Pongrekun saat menjadi Pembicara "Generasi Nasionalis Yang Negarawan Di Era Globalisasi" pada 6 April 2024. 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Jelang pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) DKI Jakarta, pasangan jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana disorot.

Pasca dihantam isu tak sedap terkait pencatut Nomor Induk Keluarga (NIK) di kartu tanda penduduk (KTP) warga Jakarta untuk dukungan maju.

Bahkan anak dari eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku turut jadi korban pencatutan.

Imbas dari dugaan tersebut membuat publik penasaran dengan sosok Dharma Pongrekun sang calon gubernur lebih dekat.

Melansir dari berbagai sumber, Jumat (16/8/2024) Dharma Pongrekun merupakan seorang purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang terakhir menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Ia lahir pada 12 Januari 1966 di Palu, Sulawesi Tengah.

Gak perlu lagi gigi palsu! Gigi patah dan gak rata? Veneer adalah cara terbaik untuk sekarang ini

Dharma merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988.

Selama menjadi polisi, ia sangat berpengalaman dalam bidang reserse.

Selama menjabat sebagai polisi aktif, pria berdarah Toraja ini pernah menjadi Wakil Kepala BSSN, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Pati Bareskrim Polri, Karorenmin Bareskrim Polri, dan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum:

SD (1977)
SMP Bruderan Purwokerto (1981)
SMA Negeri 34 Jakarta (1984)
S2 Magister Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2002)
S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2006)
Gelar Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari MBC University, Depok (2023)
Pendidikan Polri:

AKABRI A (1988)
PTIK (1995)
Sespim Polri (2002)
Sespimti Polri (2014)
Pendidikan Kejuruan:

PA Jur Serse (1988)
Bahasa Inggris (1990)
Intel POA (1992)
FBI National Academy (2005)
Diklat Ahli Hukum Kontrak Konstruksi dan Nonkonstruksi (2007)

Riwayat Jabatan:

01-01-1988: Danton Gassus Poltabes Bandung Polda Jabar
01-01-1989: Kasubnit Serse Polwiltabes Bandung Polda Jabar
01-01-1990: Pamapta Puskodal Ops Polwiltabes Bandung Polda Jabar
01-01-1991: Kanit Serse Um Polwiltabes Bandung Polda Jabar
01-01-1991: Kanit Patwal Lantas Polwiltabes Bandung Polda Jabar
01-01-1992: Kanit Intelkrim Polwiltabes Bandung Polda Jabar
01-07-2000: Dan Unit Vi Pok Serse Reaksi Cepat Korserse Polri
01-12-2001: Penyidik Madya Dittipidkor Korserse Polri
04-12-2002: Kasat Ii/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya
05-02-2003: Kasat Ii/Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
00-00-0000: Pamen Polda Bengkulu
00-00-0000: Kasat Ii/Fismondev Ditreskrimsus Polda Bengkulu
03-10-2008: Wadirreskrimum Polda Metro Jaya
04-12-2008: Kasubbaganevopswil Baganev Robinops Sops Polri
01-04-2011: Kabagkerma Robinops Bareskrim Polri
09-07-2011: Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri
03-11-2012: Dosen Utama Stik Lemdikpol
06-03-2014: Analis Kebijakan Madya Bidang Stik Lemdikpol
05-06-2015: Wadirtipidum Bareskrim Polri
31-12-2015: Karokorwas Ppns Bareskrim Polri
27-05-2016: Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri
14-11-2016: Karorenmin Bareskrim Polri
08-03-2018: Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada Bssn)
25-05-2018: Deputi Bidang Identifikasi Dan Deteksi Bssn
17-07-2019: Wakil Kepala Bssn
31-10-2021: Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri
23-01-2024: Pati Lemdiklat Polri (Dalam Rangka Pensiun)

Anies Ngaku KTP Anak Ikut dicatut

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan NIK KTP kedua anaknya dicatut dalam Pilkada Jakarta 2024.

Anies mengatakan KTP anaknya digunakan tanpa izin mendukung bakal calon pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur perseorangan.

Keterangan tersebut disampaikan Anies Baswedan melalui aku X (Twitter) miliknya pada Jumat (16/8/2024).

Anies mengunggah tangkapan layar hasil pengecekan NIK KTP milik kedua anaknya atas nama Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan.

"Alhamdulillah, KTP saya aman," kata Anies.

"Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)," tulis Anies.

Seorang ASN mengaku KTP-nya dicatut

Warga Jakarta Selatan bernama Elisa (bukan nama sebenarnya) mengaku syok mengetahui nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik suaminya dicatut sebagai salah satu pendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Elisa bercerita, awalnya ia iseng mengecek nomor KTP-nya dan KTP milik suaminya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai mengetahui isu pencatutan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan Dharma-Kun lolos Pilkada jalur perseorangan. 

"Iya benar dicatut. Pertama ngecek KTP aku dulu, ternyata enggak kecatut, aman tuh. Terus aku ngecek KTP suamiku, kaget, wah kok kayak di berita nih, kok kecatut yang (dukung) Dharma-Kun itu," ujar Elisa saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).

Mengetahui itu, Elisa langsung mengonfirmasi ke suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya). Rupanya, Putra juga baru tahu nomor KTP-nya dicatut.

Padahal, Putra tidak pernah menyerahkan KTP untuk mendukung Dharma-Kun.

"Aku konfirmasi ke suamiku, memangnya kamu dukung? Kata suami 'Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa, enggak tahu'," ucap Elisa.

Elisa mengatakan, ia dan suaminya sama sekali tidak mengenal sosok Dharma-Kun. Bahkan, keduanya baru tahu bahwa Dharma-Kun merupakan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur independen.

"Enggak (kenal) sama sekali, kami enggak mengikuti calon itu, ternyata itu calon independen ya. Dari awal enggak tahu. Saya iseng ngecek, baru di situ tau kalau itu (Dharma-Kun) calon gubernur," tuturnya.

Elisa menuturkan, suaminya merasa kesal dengan pencatutan ini. Apalagi, baik Elisa maupun Putra merupakan aparatur sipil negara (ASN). Keduanya harus mengedepankan netralitas dan dilarang berpihak ke calon kepala daerah tertentu.

"Kami kan pegawai pemerintah, dilarang juga kan ikut gitu, enggak boleh setahu kami. Jadi ya kaget saja gitu, suami minta dilaporin saja," jelasnya.

(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved