Dinas PUPR Sumsel Dukung Iuran Tapera, Sebut Kebutuhan Rumah di Sumsel Capai 340.256 Unit

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Iuran dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berupa potongan 3 persen dari gaji pekerja setiap bulannya dinilai bisa mendorong masyarakat yang belum memiliki rumah untuk segera memiliki hunian.

"Kebijakan pemerintah pusat itu bagus, karena tujuannya agar pekerja punya rumah," ujar Kepala Dinas PUPR Sumsel Novian, Minggu (2/6/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei sosial ekonomi nasional (Susenas), Novian menyebut jumlah backlog di Sumsel saat ini masuk cukup besar yakni 340.256 yang tersebar di semua kabupaten kota di Sumsel.

Untuk diketahui, backlog adalah jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu.

Baca juga: Ramai-ramai Tolak Tapera, Dipotong Gaji 3 Persen Tiap Bulan, Pengusaha Sebut Beratkan Pekerja

Jumlah backlog terbesar di Sumsel tetap berada di Palembang sebesar 105 ribu rumah dan backlog paling kecil di Kabupaten Pali sebesar 6.212 rumah.

Sementara itu daerah yang telah memiliki rumah milik sendiri paling banyak di Sumsel yakni OKU Timur sebanyak 92 persen atau 155 rumah disusul kabupaten Musi Rawas sebesar 90,92 persen atau sebanyak 92.658 rumah.

Sementara itu kepemilikan rumah milik sendiri juga dipegang oleh Palembang dengan jumlah 72,70 persen atau sebanyak 280 ribu rumah.

Palembang juga menempati daerah dengan jumlah rumah sewa paling besar di Sumsel sebanyak 45.174 dan rumah bebas sewa sebanyak 55.774 rumah.

Secara keseluruhan di Sumsel terdapat 2,1 juta rumah tangga dan yang sudah memiliki rumah sendiri sebesar 84 persen atau 1.763.825 rumah, rumah sewa sebesar 94.566 rumah dan rumah bebas sewa 230.604 rumah dengan total backlog sebesar 340.256.

Dalam istilah properti, backlog pada perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk angka rumah yang tidak laik huni.

Hal ini mencakup unit-unit perumahan yang harus dibangun untuk mengatasi defisit perumahan yang telah terakumulasi selama beberapa waktu. 

Backlog perumahan dapat terdiri dari berbagai jenis perumahan, termasuk perumahan sosial, perumahan terjangkau, dan perumahan untuk berbagai tingkat pendapatan.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel