Nasib Prestasi Sumsel di PON 2024 Terancam, Pengurus KONI Sumsel Didesak Mundur

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Insan olahraga Sumatera Selatan (Sumsel) menyayangkan masih belum mampunya, pimpinan KONI Sumsel mengatasi permasalahan anggaran yang berimbas stagnan operasional pembinaan olahraga di Bumi Sriwijaya ini. 

"Saya selaku insan olahraga kebetulan juga Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumsel sangat menyangkan kejadian ini. Karena ini sangat memberatkan para atlet dan para pelatih menjelang PON nanti," kata Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia (WI) Sumsel, M Asrul Indrawan, Senin (1/4/2024). 

Dengan kondisi saat ini, prestasi Sumsel yang pada PON XXI di Papua 2021 sempat kembali naik ke posisi peringat 16, kini dikhawatirkan sulit bertahan ataupun ditingkatkan. 

Sumsel menempatkan diri di peringkat 16 dengan perolehan medali 8 emas, 4 perak, dan 17 perunggu (total 29 medali). 

"Atlet perlu amunisi untuk merebut medali emas di PON Aceh Medan nanti," ujar Asrul. 

Salah satunya adalah atlet perlu vitamin, makanan, pelatihan, pengawalan dari pelatih, official. 

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi KONI Sumsel, Suparman Roman Dituntut 2,5 Tahun dan Akhmad Tahir 2 Tahun Penjara

Menurutnya, seandainya ini didiamkan, tidak diambil alih oleh Dispora segera akan berbahaya bagi atlet kita dalam merebut prestasi nanti. 

"Dan saya menyarankan kepada KONI Sumsel ini, kalau tidak sanggup mengurus KONI, ya mundur saja," imbaunya.

Pimpinan kepengurusan yang saat ini tidak usah repot-repot. Karena menurutnya masih banyak orang olahraga di Sumatera Selatan ini yang mampu mengurus KONI ini. 

"Kalau memang seandainya tidak mampu, sudah lepaskan. Untuk apa dibiarkan terjadi malah membuat kisruh di Sumatera Selatan, olahraga khususnya," kata Asrul. 

Asrul mengaku prihatin kalau sampai terjadi imbas dari ketidakmampuan mengatasi permasalahan dana ini security, gaji karyawan, biaya rekening listrik maupun tagihan PAM KONI tidak dibayarkan, itu menjadi preseden buruk berkelanjutan. 

Seolah-olah KONI ini tidak ada orang yang mampu mengurusnya. Ini berbahaya di luar, di nasional. 

Sumsel ini tidak mampu artinya. Tidak ada orang yang mampu mengurus olahraga di Sumsel. 

"Lebih baik kalau memang tidak mampu, silahkan mundur saja. Gak ada masalah biar nanti orang-orang berkompeten, orang-orang yang mampu, siap tanpa pamrih maju kedepan membela para atlet dan para pelatih yang ada di Sumsel ini," tegasnya. 

KONI Sumsel sedang tidak baik-baik saja.

Pasca dana hibah tidak cair, membuat kegiatan induk olahraga di Sumsel menjadi lumpuh.

Informasinya, staf atau karyawan KONI Sumsel tidak menerima uang transport hingga 3 bulan lamanya, sangat miris.

"Ya, staf tidak masuk lagi karena uang transportnya tidak ada," ujar salah satu sumber. 

Apa yang dialami KONI Sumsel yang saat ini  dipimpin H Yulian Gunhar, sangat memprihatinkan. 

Sekum Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumsel Zulfaini M Ropi juga mempertanyakan langkah kongkrit atau upaya apa yang dilakukan para pengurus KONI Sumsel. 

"Belum terlihat ada action dari KONI Sumsel untuk mengatasi.masalah ini," ujarnya.

Dirinya pun mengingatkan, jika masalah ini terus berlanjut, maka persiapan Sumsel jelang PON 2024 bakal terkendala pula.

"Maka, yang jadi korban adalah atlet dan pelatih. Ini sangat miris sekali," katanya.

Dirinya berharap, pemerintah Sumsel dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel.segera mengambil alih.

"Dispora dan cabor, harus segera duduk bersama membahas masalah ini,"pungkasnya 

Kabid Humas KONI Sumsel Daeng membetulkan kondisi yang menimpa KONI Sumsel saat ini.

"Jadi memang hingga sekarang KONI Sumsel belum ada anggaran. Persoalan anggaran KONI Sumsel memang sedang dicarikan jalan keluarnya,"sambungnya  

Dirinya menjelaskan terkait hasil rapat dengan Dir. Perencanaan Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada Selasa, 19 Maret 2024 lalu, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Sumsel dan seluruh anggota Komisi V, Kadispora,BPKAD dan KONI Sumsel, 

Ada 3 poin,  pertama, anggaran Rp 20,5 M tidak dapat dicairkan dikarenakan proposal yang diajukan pengurus KONI Sumsel yang lama  tidak memenuhi syarat.

"Jadi, pencairan menunggu anggaran belanja tambahan perubahan (ABTP)," ujarnya.

Kedua, untuk PON dan kegiatan operasional KONI Sumsel dalam kategori mendesak, disarankan oleh Dir. Bina Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan menerbitkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah .

Ketiga, KONI Sumsel harus segera membuat Proposal baru kategori yang  termasuk dalam keadaan mendesak.

"Yaitu Biaya PON Aceh -Sumut, Operasional, serta Kesekretariatan seperti Listrik, air, internet, honor staf, honor atlet, dan SPPD,"pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel