Sirekap Dianggap Gagal Total, Tapi KPU Tak Mau Buka Anggaran Pembuatan Aplikasinya, ICW Marah Besar

TRIBUNSUMSEL.COM - Pemilu 2024 telah selesai digelar, saat ini rakyat Indonesia tengan menunggu hasilnya.

Namun, sejumlah polemik masih terjadi.

Diantaranya ialah soal penggunaan aplikasi Sirekap.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keengganan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka anggaran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam jumpa pers.

"Kalau KPU semangatnya keterbukaan dan transparansi, anggaran sekecil apa pun harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang tengah menjadi perbincangan di tengah publik yang besar," kata pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, kepada wartawan di kantor KPU RI, Kamis (22/2/2024) dikutip dari Kompas.com

"Publik sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, tapi KPU tidak memberikan informasi terkait itu.

Itu kan ironis sebetulnya," sambungnya.

Dalam jumpa pers, Kamis (15/2/2024), Kompas.com bertanya kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengenai biaya kerja sama pengadaan dan pengembangan Sirekap untuk Pemilu 2024 yang diteken bersama Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kompas.com juga bertanya soal kemungkinan adanya efisiensi sistem agar sesuai dengan anggaran yang dikerjasamakan dalam menyiapkan Sirekap, yang menyebabkan sistem itu kini disoroti karena salah membaca jumlah suara peserta Pemilu 2024 dari formulir C.Hasil di TPS.

Hasyim tak menjawab hal tersebut dan ketika ditegaskan kembali, ia berujar bahwa "hal tersebut tidak perlu" dijawab.

"Harusnya apa pun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran, mau pengadaannya, itu harusnya diberikan oleh KPU, tidak ditutup-tutupi," kata Egi.

"Itu informasi terbuka, anggaran publik yang didapat melalui pajak, pajak yang kita bayarkan sebagai warga negara, itu adalah anggaran yang terbuka," lanjutnya.

ICW hari ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan informasi anggaran, pengadaan, hingga riwayat kerusakan Sirekap.

Egi mengatakan, pihaknya ingin meninjau pula, mengapa dana yang dianggarkan justru menghasilkan sistem yang "berantakan".

Baca juga: Viral Sosok Pria Disebut Mirip Gibran Anak Presiden Jokowi, Duduk Santai Makan di Pinggir Jalan

Baca juga: Penghitungan Suara Caleg PALI Dapil 3 Sudah 77,33 persen, Dua Pendatang Baru & Satu Petahana Unggul

Dari permohonan dokumen informasi itu, ICW juga ingin menelisik mengapa KPU menggunakan sistem yang dianggap belum siap, untuk Pemilu 2024 yang rumit: 5 jenis pemilu dalam satu hari di 820.000 lebih TPS se-Indonesia.