Sikap Tegas Presiden Jokowi Setelah Mahfud MD Ngaku Ingin Mundur Dari Posisi Menko Polhukam

"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.

Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah.

Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.

Mahfud pun mengaku banyak koleganya yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota

Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.

Baca juga: Alasan Mahfud MD Mantap Mundur Dari Posisi Menko Polhukam, Sudah 3 Bulan Tak Pakai Fasilitas Negara

Baca juga: Pernyataan Mahfud MD akan Mundur dari Menko Polhukam agar Leluasa Buka Data : Lebih Etis

Ganjar Minta Mundur

Konflik panas terus terjadi di dunia politik Indonesia.

Untuk itu, Ganjar Pranowo telah terang-terangan meminta Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam Jelang Pilpres 2024.

Calon presiden (Capres) nomor urut ini mengaku telah berbincang dengan calon wakilnya, Mahfud MD untuk menarik diri dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) dikutip dari Kompas.com

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baru-baru ini Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dugaan penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial X berupa unggahan tagar #PrabowoGibran2024.