IKN Terus Berlanjut, Pemerintah Indonesia Optimis Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Beragam pendapat mewarnai penolakan dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun Pemerintah Indonesia dengan tegas merespon bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Hal itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo belum lama ini. Dia menegaskan bahwa membatalkan proyek IKN tak semudah membalik tangan. Proyek tersebut harus tetap berjalan karena sudah menjadi Undang-Undang dan disahkan oleh DPR RI.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pembangunan IKN memiliki payung hukum yakni Undang-undang. Pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur merupakan amanat Undang-undang. "Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Dia juga menegaskan bahwa pembangunan IKN dapat membantu mengatasi ketimpangan baru. Menurutnya, pemindahan ibu kota dilakukan agar pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa atau Jawasentris.

Presiden mengatakan bahwa PDB ekonomi Indonesia 58 persennya berada di Pulau Jawa. Selain itu 56 persen Populasi Indonesia juga berada di Pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesiasentris. Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu," katanya.

Menurutnya, tujuan pembangunan IKN adalah untuk pemerataan ekonomi dan penduduk. Ia ingin adanya tempat tempat pertumbuhan ekonomi baru.

"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini (pembangunan IKN) kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," jelasnya.

IKN ini sendiri disebut-sebut akan mengusung konsep ‘smart city’. Bagaimanakah konsep itu?

Pengembangan konsep smart city Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024, membutuhkan setidaknya Rp 466 miliar.

Sementara itu Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, pengembangan smart city Nusantara masuk dalam program kerja Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital.

"Dari jumlah itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk pengembangan konsep smart city di IKN sebanyak Rp 46 miliar, salah satunya pengadaan bus nirawak," katanya

Penerapan teknologi bus nirawak ini, sebelumnya sudah diuji coba di beberapa kota di Indonesia, antara lain sudah dilakukan di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Selatan, Banten. Kendaraan tanpa awak ini, akan menjadi bagian penyong sistem transportasi cerdas, menawarkan mobilitas sebagai layanan untuk masyarakat.

Sementara dari total anggaran yang diajukan Rp 46 miliar itu, sebanyak Rp 15,138 miliar akan digunakan untuk program bidang teknologi informasi. Program ini mencakup pengembangan ekosistem digital, transformasi hijau, dan kebijakan data, serta kecerdasan buatan.

Bambang mengklaim, bahwa konsep smart city ini akan meningkatkan efisiensi, melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kota.

"Dari kebijakan transformasi hijau, berupa kebijakan infrastruktur energi di IKN, kebijakan keamanan dan keandalan jaringan listrik, serta kebijakan smart natural resource and energy management system di IKN," katanya.

Di sisi lainnya, pada pengembangan IKN, Kementerian PUPR akan mendesain terowongan bawah laut atau immersed tunnel yang dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km.

Pembangunan tersebut sejalan dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN. Konsep Forest City merupakan kota hutan yang berkelanjutan di mana pembangunan kawasannya berada pada lingkungan hutan.

Namun tetap menjaga ekosistem hutan agar tidak terjadi kerusakan alam yang berdampak buruk seperti perubahan iklim, bencana, keanekaragaman hayati serta polusi dengan tidak mengubah morfologi lingkungan.

IKN direncanakan menjadi kota pertama di dunia yang mengusung konsep Forest City dalam pembangunannya. Hal ini karena kawasan tersebut mulanya merupakan hutan, sehingga harus tetap dipertahankan kondisinya sehingga masyarakat akan hidup berdampingan dengan alam.

Dari seluruh kawasan yang hendak dijadikan kawasan IKN, hanya 25 persen yang nantinya dibangun. Guna menciptakan sebuah gaya hidup baru yaitu berdampingan alam di IKN diperlukan beberapa upaya.

Pembangunan dilakukan dengan tetap mempertahankan pendekatan landscape yang terintegrasi dimana bentang alam di kawasan ini akan tetap dipertahankan.

Selain itu kawasan hutan juga akan dilakukan restorasi sebagai salah satu langkah upayanya. Dengan konsep tersebut, penebangan pohon akan dilakukan seminimal mungkin.

Pembangunan Gedung maupun fasilitas publik lainnya juga akan dimasukkan dalam hutan tersebut. Tidak hanya pohon, pengeprasan terhadap tebing akan ditekan dan bangunan akan menyesuaikan dengan lanskap tersebut.

Tokoh Masyarakat Adat Kalimantan, Agustin Teras Narang, mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru itu sudah dicanangkan sejak zaman Presiden Soekarno. Bung Karno pernah memiliki ide memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

"Pembangunan ini bukan hal baru. Sejak zaman Soekarno kemudian Soeharto juga mempunyai keinginan dalam membangun ibu kota di Jonggol. Kemudian, SBY juga mempunyai keinginan yang sama. Saat Jokowi inilah kita harapkan terwujud," ujarnya.

Sebagai upaya mewujudkan rencana pembangunan ibu kota baru mengusung konsep 'smart city', anggota DPD RI itu meminta agar masyarakat di sekitar area ibu kota baru dilibatkan. Dia meminta agar masyarakat dilibatkan dan bukan hanya menjadi penonton sehingga tidak menjadi minoritas baru di ibu kota negara.

"Saya tidak mengharapkan masyarakat hanya sebagai penonton. Hal dipertanyakan sejauh mana masyarakat mendapat perhatian menjadi bagian membangun IKN," katanya.

Baca berita lainnya langsung dari google news