Inspektorat Muratara Temukan Kerugian Negara di Desa Lubuk Mas, Kades Saharudin Buka Suara

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menemukan kerugian negara di Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu.

Hal tersebut ditemukan berdasarkan hasil audit tim Inspektorat Muratara yang mengaudit realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lubuk Mas.

Sejak awal tahun 2023, Inspektorat Muratara secara intensif telah melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap realisasi DD dan ADD di Desa Lubuk Mas.

Meski ada temuan kerugian negara, Inspektorat Muratara lebih mengutamakan asas pembinaan dan pertanggungjawaban dengan cara pengembalian.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Mas, Saharudin buka suara perihal temuan kerugian negara di desa yang dipimpinnya.

Dia mengakui memang ada temuan dari Inspektorat Muratara, namun kerugian negara tidak sebesar seperti disebutkan dalam informasi yang beredar.

"Memang betul ada temuan, tapi tidak banyak, tidak benar kalau dibilang hampir satu miliar itu, tidak benar," kata Saharudin dihubungi TribunSumsel.com, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Kapolres Lubuklinggau Ingatkan Jangan Bawa-Bawa Polisi Ke Politik, Meski Keluarga Sendiri

"Jangankan satu miliar, lima ratus juta saja fisik kami tidak sampai per tahun. Jadi kadang-kadang dibesar-besarkan, temuan memang ada tapi tidak sebanyak itu," sambungnya.

Meski membantah soal besaran kerugian negara yang disebutkan dalam informasi yang beredar, namun Saharudin tak bisa membeberkan nominal pastinya.

Dia hanya mengatakan bahwa Inspektorat Muratara telah melakukan pemeriksaan ke desanya selama dua bulan.

"Kami sudah diperiksanya selama dua bulan, mereka meriksa kami kalau tidak salah sudah 10 kali, setelah diperiksanya semua, baru kami dipanggil ke Inspektorat," katanya.

Dia menjelaskan, ada tiga hal yang bisa disampaikannya menanggapi kabar yang beredar perihal hasil audit tim Inspektorat Muratara di Desa Lubuk Mas tersebut.

Ketiganya soal realisasi bangunan fisik, pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ), dan terakhir masalah pajak.

"Bangunan fisik 100 persen tidak ada masalah, cuma memang kata Inspektorat ada kekeliruan, ada temuan masalah pajak, dan masalah SPJ kurang lengkap, tiga itulah yang bisa saya jelaskan," ungkapnya.

Saharudin memastikan soal bangunan fisik di Desa Lubuk Mas tahun 2020 dan 2021 tidak ada masalah, dan sudah dicek langsung oleh Inspektorat.

"Kemudian masalah SPJ kurang lengkap sudah kami lengkapi, kemudian masalah pajak, itu sudah kami lunasi, pajak itu besarnya 75 juta dua tahun," katanya.

Baca berita lainnya langsung dari google news