Gagasan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Soal Berantas Korupsi

Karena itu, Anies berharap pemerintah memperbaiki sistem-sistem yang ada untuk menuntaskan masalah korupsi.

"Jadi membereskan soal korupsi kami melihat ada tiga akar yang harus dibereskan di situ.

Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan tapi akar masalahnya need, greed sama sistem. Kalau itu kita tangani Insya Allah bisa," imbuhnya.

Sementara itu, bakal capres yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengatakan akan menjadikan pemberantasan korupsi sebagai visi utamanya di pertarungan Pilpres 2024.

Dia mengeklaim gerakan pemberantasan korupsi sudah dilakukannya sejak awal dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) hingga saat ini.

Ganjar Pranowo memaparkan visi soal pemberantasan korupsi tersebut di hadapan Walikota seluruh Indonesia pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 13 Juli 2023 lalu.

Ganjar menceritakan, di awalnya menjabat dia bertanya kepada masyarakat Jawa Tengah tentang persoalan utama yang harus diselesaikannya.

Menurutnya, mayoritas masyarakat menyebut persoalan korupsi.

Ganjar pun berjanji untuk tidak korupsi dan tak menipu.

"Maka saat saya maju, tagline saya adalah 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' yang artinya tidak korupsi dan tidak menipu," kata Ganjar Pranowo dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Dalam perjalanan kepemimpinannya, Ganjar mengungkapkan bahwa ia pernah memberhentikan kepala dinas yang terlibat dalam kasus korupsi.

Pemecatan itu dilakukan setelah dirinya menerima laporan bahwa ada siswa yang mengaku dikenakan iuran oleh sekolah padahal seharusnya gratis.

"Baru-baru ini, ada siswa yang mengaku dikenakan iuran oleh sekolah, padahal SMA, SMK, dan SLB Negeri di Jawa Tengah itu gratis. Ternyata masih ada pungutan dengan dalih infak. Maka kepala sekolahnya saat ini telah saya ganti," ujarnya.

Ganjar prihatin, saat Indonesia sedang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi bonus demografi, tapi praktik korupsi masih terjadi di dunia pendidikan.

Dia pun mengakui persoalan korupsi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia.