PDIP Bicara Soal Duet Ganjar-Anies, Belum Menolak Mentah-mentah Tapi Khawatir Tak Sesuai Ideologi

TRIBUNSUMSEL.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara menanggapi narasi soal duet Ganjar-Anies.

Narasi duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tersebut mulanya terucap dari pernyataan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah beberapa waktu lalu.

Said kemudian meluruskan pernyataannya itu bahwa hanya sebatas mimpi atau dia mencoba membayangkan seandainya Ganjar-Anies bergabung jadi satu kekuatan.

Menanggapi itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut terkait dengan siapa yang akan menjadi pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 adalah sosok yang tidak hanya pertimbangannya dari aspek elektoral saja.

Akan tetapi, jelas Hasto, kemampuan teknokratiknya, kesesuaian terhadap ideologi, dan sejarah perjuangan bangsa juga harus sesuai dengan keinginan PDIP.

"Juga pemahaman terhadap komitmen fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, itu menjadi suatu hal yang sangat penting," kata Hasto saat berada di Yogyakarta, Selasa (22/8/2023), melansir TribunJogja.com.

Soal narasi duet Ganjar-Anies, Hasto menegaskan bahwa sosok yang akan mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu di Pilpres 2024 merupakan ranah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi (narasi) itu disampaikan oleh Pak Said tetapi tadi saya juga meminta penjelasan ibu ketua umum bahwa itu adalah ranah dari ibu ketua umum.

Dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto.

Tetapi, lanjutnya, calon pendamping Ganjar Pranowo yang pasti harus memiliki kesesuaian ideologis.

Syarat itu menjadi mutlak sebab masukan dari akademisi pendukung Ganjar Pranowo juga memberi masukan pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika.

"Sehingga calonnya juga harus punya komitmen yang sangat kuat terhadap keberagaman itu untuk persatuan Indonesia Raya.

Kemudian, tidak punya rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut itu," ujarnya.

Terkait apakah karakter Anies Baswedan sesuai dengan kriteria yang diinginkan PDIP, Hasto menyebut hal itu menjadi ranah Megawati Soekarnoputri.

"Ya, nanti itu kewenangan akan disampaikan oleh ibu ketua umum setelah berdialog dengan ketua umum partai lain pada momentum yang tepat," pungkasnya.