PDIP Soal Batas Minimal Usia Capres-Cawapres Jadi 35 Tahun, Singgung Manuver Politik Kekuasaan

TRIBUNSUMSEL.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menyinggung soal manuver politik kekuasaan menanggapi uji materi batas usia minimal capres-cawapres.

Batas minimal usia capres-cawapres ini sebelumnya digugat oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda untuk dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan itu meminta usia untuk pendaftaran capres dan cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Sekjen PDIP Hasto menyinggung ada manuver kekuasaan yang diduga dilakukan demi mengubah batas usia minimal capres dan cawapres tersebut.

"Berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan,” kata Hasto dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (6/8/2023).

Hasto menegaskan, PDIP bakal tetap konsisten pada peraturan perundangan yang ada.

"Bagi PDIP, peraturan yang ada saat ini berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama," ujar Hasto.

Ia pun meminta agar semua pihak juga bisa menaati aturan terkait batas minimal usia capres dan cawapres yang sudah ditentukan.

"Pedoman yang paling elementer terkait Pemilu adalah kita konsisten kepada peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Hasto mengatakan, terkait kewenangan untuk membuat atau mengubah aturan terkait batas usia tersebut ada di tangan DPR, bukan kewenangan MK.

"Dari hasil diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia itu adalah bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR-RI," ujarnya.

Seperti diketahui, MK saat ini sedang menangani dua perkara uji materi terkait syarat minimum batas usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Perkara pertama diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

Perkara kedua penggugat merupakan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana.

Disebut Akan Muluskan Gibran Maju Pilpres

Gugatan batas usia pencapresan ini sempat disebut-sebut untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres 2024.

Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Surakarta (Solo).

Menanggapi hal tersebut, Gibran pun enggan dikaitkan dan meminta pihaknya tak dicurigai.

"Ojo kabeh sing dicurigai (jangan semua yang dicurigai) aku, aku ora ngopo-ngopo (tidak melakukan apa-apa) lho," kata Gibran, dikutip dari Youtube Kompas TV.

Menurut pria yang juga kader PDIP ini, gugatan batas usia pencapresan tersebut kemungkinan adalah keinginan penggugat untuk maju Pilpres 2024.

"Kemungkinan sing pengin sing penggugat (yang ingin yang menggugat)," kata Gibran saat ditemui wartawan di sela-sela mendampingi Ganjar Pranowo berkeliling Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Gibran sendiri mengaku tak mengikuti perkembangan terkait gugatan uji materiil tersebut.

"Saya enggak ngikuti berita itu, saya enggak ngikuti berita itu. Lebih pas pertanyaan itu ditanyakan kepada yang menggugat," ujar Gibran.

Gibran mengaku enggan dianggap bernafsu menjadi cawapres.

Ia menegaskan, dirinya masih fokus sebagai Wali Kota Surakarta meski sudah mendapat dukungan baik dari relawan maupun partai politik untuk maju cawapres.

"Saya fokus dulu di Solo, fokus dulu. Oh iya makasih saya fokus dulu," katanya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan dia disandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapres, Gibran memastikan hal itu tak mungkin terwujud.

Sebab menurutnya, dirinya masih belum cukup pengalaman sebagai penyelenggara negara.

"Nggak mungkin, tidak mungkin itu. Wes tak jawab umurnya belum cukup, ilmunya belum cukup, kabeh rung cukup," katanya.

Gibran pun menegaskan, bahwa dirinya tetap dengan pendiriannya untuk tidak ingin menggubris terkait pemberitaan mengenai isu dirinya maju cawapres.

"Ya aku kan yo ra gagas, beritane aku yo ora ngerti," katanya.

Klik => Berita Menarik Lainnya