Paripurna Pemberhentian Herman Deru 1 September, 6 Sosok Ini Layak Jadi Pj Gubernur Sumsel

TRIBUN SUMSEL. COM, PALEMBANG - Rapat Paripurna Pemberhentian Herman Deru dari Jabatan Gubernur Sumsel direncanakan 1 September mendatang.

Siapa yang akan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) menggantikan Herman Deru yang akan berakhir pada 1 Oktober 2023 ke depan, untuk menjalankan roda pemerintahan provinsi hingga saat ini masih tanda tanya.

Namun dari pergunjingan atau pembicaraan di kalangan DPRD Sumsel sendiri, setidaknya ada enam nama sosok pejabat yang dianggap layak untuk diusulkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ke depan selain Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel saat ini SA Supriyono.

Beberapa wakil rakyat sendiri berharap ada putra daerah yang bisa menjadi Pj Gubernur Sumsel ke depan, baik yang ada di Sumsel saat ini menjabat atau di tingkat pusat dalam hal ini kementerian dengan jabatan minimal eselon I.

Selain SA Supriyono nama- nama yang dibicarakan di antaranya, Staf Ahli Menteri Perhubungan Robby Kurniawan, Mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol (Purn) Eko Indra Heri yang saat ini menjabat Pengawas Internal SKK Migas, saudara kandung Mendagri Tito Karnavian, Prof Dr Diah Natalisa, MBA yang saat ini menjabat Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Hingga Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si yang sejak 2022 mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (mantan Dirreskrimsus Polda Sumsel), dan Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto saat ini menjabat Sekjen Kemenkumham (mantan Pama Polda Sumsel).

Baca juga: Rencana Pakde Slamet Selepas Masa Jabatan Wabup Banyuasin Berakhir 18 September, Fokus Hal Berikut

Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki pun mengungkapkan, meski ada sejumlah nama yang beredar, namun DPRD Sumsel hingga saat ini belum memutuskan tiga nama yang diusulkan ke Kemendagri.

"Nanti pada 1 September DPRD Sumsel akan putuskan usulan 3 nama ke Kemendagri, saat ini belum dan ini harus juga ada usulan dari daerah dan kami sampai sekarang belum membahas itu, " kata Muchendi, Kamis (3/8/2023).

Dijelaskan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel ini, penyampaian usulan nama Pj Gubernur Sumsel itu, bisa saja dilakukan pada saat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Sumsel pada 1 September, mengingat masa jabatan Herman Deru memang habisnya pada 1 Oktober.

"Jadi, bisa jadi nanti nama sudah ada, karena saat ini (DPRD Sumsel) masih sibuk pembahasan APBD Perubahan, jadi belum ada pembahasan Pj Gubernur, dan pastinya nama yang diusulkan itu kesepakatan bersama seluruh fraksi yang ada, dan Fraksi Demokrat belum ada mengusulkan, " paparnya.

Putra mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki ini pun berharap, meskipun nanti buka putra daerah Sumsel, Pj kedepan harus bisa bersinergi dengan steakholder yang ada, untuk menjalankan roda pemerintahan di provinsi Sumsel.

"Harapan Pj kedepan, pastinya yang bisa sinergi. Soal nama- nama yang beredar tidak masalah, baik dari luar atau didalam daerah, karena putusan akhir ada di presiden karena DPRD sifatnya usulan saja," tukasnya.

Paling Lambat 30 Hari Sebelum Akhir Masa Jabatan

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Kamis (13/7/2023) mengungkap nama-nama calon Pj Kepala daerah itu diharapkan sudah masuk di 30 hari sebelum akhir masa jabatan Gubernur berakhir.

"Nah, itu diterima usulan-usulan itu diterima oleh Kementerian Dalam Negeri maka akan dilakukan pembahasan awal pembahasan awal itu kalau pak menteri selalu bilang pra TPA (Tim Penilaian Akhir) yang pra TPA ini dipimpin oleh Sekjen Kementerian diikuti oleh pejabat eselon 1 kementerian, " paparnya.

Beberapa kementerian dan lembaga negara terkait tersebut, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKNB, Sekneg, Seskab, BIN, Polri, PPATK, KPK dan lain-lain sebagainya.

"Nantinya akan dilakukanlah pendalaman, pembahasan untuk melihat apakah calon-calon yang diusulkan ini memenuhi syarat atau tidak, karena sebagaimana diatur ketentuan untuk menjadi Pj Gubernur Itu harus dari jabatan pimpinan tinggi Madya harus eselon 1 struktural minimal pangkatnya itu 4C. Kemudian 2 tahun terakhir mempunyai kinerja nilai kinerjanya itu baik, kemudian mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan,' tandasnya.

Selain itu dilakukan profiling terhadap masing-masing kandidat yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan dari Kementerian, mulai dari BKN dilihat apakah dia mempunyai kinerja baik atau tidak, apakah punya masalah selama ini pernah dapat teguran dan lain-lain sebagainya.

"Kalau dari PPATK tertentu dilihat uangnya (transaksi keuangan) , bagaimana nih pendapatannya, bagaimana yang perlu dipertanyakan untuk tidak ada dan lain-lain segala macam pernah bermasalah dengan uang atau tidak dan lain-lain. Juga dengan laporan di KPK demikian juga dengan BIN, " terangnya.

Dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga nantinya betul-betul diharapkan akan mendapatkan kandidat- kandidat yang sesuai dengan aturan dan kandidat yang kuat, yang bersih dan lain-lain sebagainya yang terbaik.

"Nah dari enam tadi itu katakanlah kalau enam ya, dari 6 tadi itu akan keluar tiga nama akan diusulkan untuk dibahas di dalam sidang TPA yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Pak Wapres dan menteri-menteri serta Pimpinan lembaga terkait tadi itu. Nah itulah dibahas kemudian nanti forum itulah nanti yang akan memutuskan nah ini sosok yang akan ditugaskan ini yang akan ditunjuk sebagai Pj Gubernur, " tambahnya.

Meski ada proses cukup panjang, Benny yakin proses itu diharapkan selesai sebelum akhir masa jabatan itu jatuh tempo dan TPA sudah selesai.

"Misal jatuh tempo (habis jabatan) tanggal 5, pastinya tanggal 4 sudah ada putusan dan bisa dilantik, sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan, " tukasnya, seraya pelantikan bisa dilakukan Presiden atau Mendagri atas nama Presiden yang sudah dilakukan selama ini.

Soal syarat minimal eselon 1 selaku pejabat yang ditingkat provinsi hanya setingkat Sekda Provinsi, tentunya pejabat negara di lembaga pemerintahan atau kementerian bisa menduduki jabatan tersebut.

Termasuk anggota TNI dan Polri yang sudah berdinas di pemerintahan sipil (disipilkan).

"Ya pastinya, mungkin ada orang Palembang atau Sumsel, mungkin yang dilihat oleh DPRD, bertugas di Kementerian Hukum dan HAM asal eselon 1 dia dan mereka suka, mereka menganggap dia layaklah bisa diusulkan, atau mungkin di Kementerian lain diusulkan itu.

Kalau (anggota TNI/ Polri) dari sesuai aturan ada ruang sebenarnya, tapi kan kita tidak mengakomodir itu sekarang karena ada batasan-batasannya dari TNI atau Polri itu, asal dia sudah tidak aktif lagi di TNI Polrinya waktunya sudah bertugas di tempat sipil itu tidak tidak ada halangan tidak ada masalah, jadi dia sudah jadi sipil sebenarnya meskipun pernah mengalami background-nya tentara atau polisi, asal jabatan eselon satu struktural ya memenuhi syarat untuk di ajukan diusulkan, " pungkasnya.

Sekedar informasi, berdasarkan aturan penentuan siapa pj gubernur untuk suatu provinsi akan ditetapkan lewat tim penilai akhir (TPA).

Dimana mereka yang berstatus pejabat eselon, yang merupakan pejabat PNS atau ASN yang berada pada tingkatan jabatan struktural di satuan instansi pemerintahan.

Herman Deru- Mawardi Yahya dilantik sebagai Gubernur Sumsel oleh Presiden Jokowi pada 1 Oktober 2018 lalu.

Saat itu, Herman Deru- Mawardi dilantik untuk periode pertama memimpin Sumsel, dan kemungkinan akan kembali ikut kontestasi Pilkada (Pilgub) Sumsel pada November 2024.

Masa jabatan Herman Deru- Mawardi Yahya sebagai Gubernur dan Wagub Sumsel akan berakhir pada 1 Oktober 2023.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung gdi Grup WA TribunSumsel