Membaca Arah Nasib Prabowo Jelang Pilpres 2024 Setelah Puan Temui Muhaimin dan Airlangga

Terlebih kata dia, desakkan untuk deklrasi sosok capres-cawapres itu juga hadir dari para kiai dan kader PKB saat peringatan hari lahir ke-25 tahun PKB beberapa waktu lalu.

Pengumuman pasangan calon dalam waktu segera juga dinilai penting untuk mengetahui siapa sosok pendamping Prabowo Subianto.

"Keadaan itu supaya harapan para kiai, para kader yang kumpul banyak itu pulang kan rasanya kok masih tanya-tanya lagi sampai rumah, 'apa keputusannya, kapan diputuskan, siapa, pak Muhaimin jadi masuk atau tidak'," kata dia.

Menurut Gus Jazil, belum diumumkannya nama capres-cawapres dari KKIR ini tinggal menunggu keputusan dari Partai Gerindra.

Sebab, PKB kata Wakil Ketua MPR RI itu sudah secara tegas mendorong agar Cak Imin masuk dalam kertas suara Pilpres mendatang.

"Mungkin terlalu banyak menimbang-nimbang, ditimbang sana ditimbang sini. Berat sana berat sini. Makanya menurut saya, kalau PKB tidak ada timbang-timbang. PKB sudah jelas dan tegas bahwa pak Muhaimin harus masuk di kertas suara," kata Gus Jazil.

Sementara itu, secara hitung-hitungan politik, Prabowo Subianto tidak bisa mencalonkan diri jadi presiden di Pilpres 2024 bila PKB membelot ke PDIP.

Pasalnya untuk bisa mengusung capres-cawapres, satu partai politik (parpol) atau gabungan parpol harus bisa memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Hal itu sesuai bunyi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa pasangan capres-wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

Atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, dapat dirinci perolehan kursi 9 partai politik di DPR:

PDIP: 128 kursi atau 22,26 persen

Golkar: 85 kursi atau 14,78 persen

Gerindra: 78 kursi atau 13,57 persen