Luhut Bilang AHY Kampungan Soal Pernyataan Ada Upaya Penguasa Ingin Menjegal Anies, Respons Demokrat

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut penyataan AHY soal upaya penjegalan Anies kampungan.

“Yang kampungan itu kalau dikritik marah-marah, karena ini negara demokrasi bukan otoriter,” ujar Herzaky, dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/7/2023).

Ia meminta Luhut berhenti menyampaikan narasi yang kasar di ruang publik.

Baginya, semua pihak boleh untuk memberikan kritik pada pemerintah.

“Lebih baik ayo kita beradu argumentasi, beradu data, fakta tanpa perlu mengeluarkan emosi,” ucap dia.

Selain itu, Luhut sempat menekankan bahwa Presiden Jokowi tak mungkin berupaya menjegal salah satu bakal capres untuk maju di Pilpres 2024.

Namun, Herzaky mempertanyakan sikap Jokowi yang masih mempertahankan Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Padahal, Moeldoko bersama sejumlah mantan kader Demokrat lain, masih mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sah.

“Jadi wajarlah publik menilai Pak Jokowi campur tangan, kenapa, karena ada orang terdekatnya masih sibuk berupaya mengambil apa yang bukan haknya. Tapi, masih terus saja dibiarkan,” papar dia.

Terakhir, Herzaky meminta Luhut untuk memberikan masukan pada Jokowi agar mengganti posisi Moeldoko dengan orang lain.

Menurut dia, langkah tersebut dapat menghilangkan pandangan publik bahwa Jokowi cawe-cawe atas upaya pengambilalihan kedaulatan Demokrat dari kepemimpinan AHY.

“Lebih baik Pak Luhut sarankan Pak Jokowi, tolong di-reshuffle itu Moeldoko, atau disentil. Jangan ada ganggu-ganggu lah. Jangan mengambil apa yang bukan haknya,” kata Herzaky.

Kecurigaan AHY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga, PK terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Moeldoko untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Sebab, menurut dia, dengan upaya itu, Moeldoko terus mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).