Sebut LGBT Penyakit, ICMI Sumsel Desak Pemerintah Tak Beri LGBT Ruang Berkembang

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sumatera Selatan (Orwil Sumsel) mendesak kepada pemerintahan Indonesia dan khususnya di provinsi Sumsel, untuk tidak memberi ruang untuk aktivitas yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). 

Hal ini diungkapkan Sekretaris Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Orwil Sumsel Dr Bahrul Ilmi Yakub terkait aksi penolakan Kongres LGBT Asean di Jakarta, dan perkembangannya saat ini. 

"Dari hasil diskusi tadi, kita pahami bahwa LGBT itu sebetulnya penyakit atau perilaku yang menimbulkan penyakit, karena itu kita meminta kepada pemerintah supaya tidak memberi ruang kepada aktivitas-aktivitasnya, baik pada pemerintah pusat dan daerah," kata Bahrul di sela-sela diskusi LGBT sebagai fenomena sosial dan dalam perspektif Islam, di Sekretariat ICMI Sumsel Palembang. 

Menurut  Bahrul, jelas pihak yang menolak semua kegiatan untuk aktivitas LGBT di Sumsel dan Indonesia, termasuk mendukung penolakan batalnya Kongres LGBT Asean di Jakarta. 

"Sikap kita sudah jelas menolak, kalaupun itu nanti tetap akan dilaksanakan (di Indonesia), tentu kita akan berkoordinasi dengan MPP ya (Majelis Pengurus Pusat) untuk melakukan dan merumuskan tindakan apa yang tepat yang akan kita lakukan kedepan, " tegasnya seraya MPP ICMI sudah bersikap tegas selama ini. 

Baca juga: Tangis Ibu Fahmi Husaeni Dapat Uang Ganti Rugi Pernikahan Putra Kandas dengan Anggi: Saya Terharu

Sementara Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel Prof Dr Muhamad Irfanuddin menerangkan, jika kondisi di Sumsel hampir sama di tempat lain dan soal LGBT merupakan masalah sensitif  yang tampil di permukaan tanah sedikit.

Padahal sebenarnya jaringan maupun kejadian dan maupun perilaku menyimpang ini sebenarnya sangat banyak meluas di masyarakat. 

"Oleh karena itulah mungkin kita perlu bersama-sama bersinergis mulai dari pemerintah kaum profesional, Majelis Ulama kemudian masyarakat sendiri itu, saling bahu membahu untuk kita mengenali atau mengidentifikasi mereka, supaya mereka ini bisa dihimpun dan bisa dengan langkah-langkah persuasif kita sadarkan mereka, " jelasnya. 

Ia sendiri menilai perilaku LGBT ini merupakam suatu penyimpangan yang seharusnya bisa dicegah, dan mungkin bisa diperbaiki meski agak berat. 

"Bukan masalah obat, artinya suatu perilaku itu dengan bisa berubah dengan suatu pendekatan-pendekatan yang intensif. Artinya kalau kita bersama-sama bersinergis dengan konseling kemudian juga kalau misalnya memang ada beberapa kelainan hormonal yang mungkin bisa kita deteksi  maka sebenarnya itu bisa kita perbaiki walaupun agak berat. Jadi bukan bisa diobati bisa sekali makan pil dua pil, tapi banyak hal banyak faktor mulai dari kejiwaannya mulai dari deteksi dininya mulai dari faktor hormonalnya dan segala macam itu, " paparnya. 

Sedangkan Bidang Fatwa MUI Sumsel Dr Nur khalis, MAg menyatakan jika LGBT ini sebenarnya adalah kasus yang sudah lama, dan ketika di Indonesia sebenarnya ini adalah masalah yang memang selalu berkembang, yang mungkin saja tidak mencium perkembangan itu.

"Nah, ketika perkembangan itu baru muncul seketika maka kita perlu ada tindakan preventif akhirnya antisipasi, sehingga ini tidak berkembang lebih luas lagi. Karena ini menjadi masalah sosial yang berimbas pada masyarakat generasi muda dan juga merusak tatanan keluarga dan sebagainya," capnya. 

Maka dari itu dilanjutkan Nur Khalis pendekatan-pendekatan saraf psikologis, juga pendekatan secara hati dengan perhatiannya tidak mungkin tidak melalui cara-cara yang membuat mereka itu berlari, tapi mencoba merangkul mereka.

"Karena ini komunitas yang perlu dibina yang perlu dirangkul bukan malah dijauhi atau dibenci,karena ketika itu dibenci maka dia akan melawan. Sehingga perlu kita bersinergi bersama untuk satu solusi yang bisa menjadi jawaban dari permasalahan ini, " pungkasnya.