Isu Ketum Golkar Akan Dilengserkan Memanas, Respons Airlangga Hartarto Tanggapi Dewan Pakar

TRIBUNSUMSEL.COM - Airlangga Hartarto merespons isu mengenai dirinya yang akan dilengserken dari posisinya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Diketahui sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan pihaknya ingin mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar tahun 2019.

Keputusan yang ingin dievaluasi terkait penetapan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Bahkan tak menutup kemungkinan mengenai munculnya potensi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar.

Menaggapi hal itu, Airlangga membantah isu tentang rencana Munaslub untuk mengganti dirinya dari posisi ketua umum tersebut.

Baca juga: Golkar Klaim Airlangga Hartarto Serius Nyapres di Pilpres 2024, Sosok Cawapresnya?

"Tidak ada, agendanya bukan itu, tidak ada itu," ujar Airlangga Hartarto dalam tayangan Youtube Kompas TV, dikutip TribunSumsel.com, Selasa (11/7/2023).

Airlangga menegaskan, forum tertinggi di Partai Golkar yang membahas mengenai keputusan-keputusan strategis adalah rapat kerja nasional (Rakernas), Rapat Pimpinan (Rapim), dan Musyawarah Nasional (Munas).

"Forum tertinggi, Rakernas, Rapim, Munas," katanya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga sudah menegaskan bahwa tidak akan ada Munaslub untuk mengevaluasi keputusan Munas 2019 itu.

"Tidak ada Munaslub. Kan sudah putus ya jadi tidak mungkin diubah lagi (hasil Munas 2019 memutuskan Airlangga sebagai bakal capres), jadi tidak ada Munaslub," katanya.

Baca juga: Demokrat Bicara Peluang Golkar Dukung Anies Baswedan, Partai Peraih Kursi Terbanyak Kedua di Senayan

Pernyataan Dewan Pakar Golkar

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan mereka telah melakukan rapat internal, dan salah satu agendanya adalah berencana mengevaluasi keputusan Munas 2019.

Rapat itu digelar di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).

Menurut Ridwan, sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres hasil Munas 2019 Partai Golkar, hingga kini keputusan itu belum ada tanda-tanda arah kejelasan.

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan.

Dia memang tak menampik jika Partai Golkar telah membentuk koalisi untuk Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, Ridwan menuturkan KIB yang dibangun bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum jelas arahnya.

"Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah," ujarnya.

Sebagai informasi, Partai Golkar telah membentuk KIB bersama PPP dan PAN.

Namun, sejauh ini PPP telah merapat ke PDIP mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Sementara PAN dan Golkar belum menentukan arah dukungan terhadap sosok bakal capres yang diusung.

Sikap Golkar Soal Capres-cawapres

Partai Golkar menargetkan akan menentukan sikap politik terkait arah dukungan di Pilpres 2024 dalam waktu dua bulan mendatang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Nurul Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

"Kita menunggu, karena masih ada kurang lebih kalau kata ketua umum kami sih dua bulan inilah kita akan tentukan, kita mau berkoalisi dengan siapa begitu," kata Nurul.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, Partai Golkar hingga saat ini tak ingin terburu-buru menentukan langkah politiknya, terkait Pemilu 2024.

"Jadi, masih enggak mau buru-burulah tenang-tenang paling telat bulan Agustus lah," ucapnya.

Nurul menambahkan, bahwa Partai Golkar hingga kini masih melakukan penjajakan koalisi dengan partai-partai politik peserta pemilu.

"Koalisi tetap masih sangat dinamis lah ya," ujarnya.

Airlangga Diberi Mandat

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diberi mandat penuh untuk menentukan capres yang akan dipilih pada Pilpres 2024.

Hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 Partai Golkar yang diselenggarakan Minggu (4/6/2023).

"Yang pertama, untuk pilpres, memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres, cawapres, dan koalisi bersama Partai Golkar," ujar Airlangga dikutip dari Kompas.com.

Meski begitu, lanjut Airlangga, keputusan soal capres yang akan diusung Partai Golkar belum diputuskan dalam waktu dekat ini.

Ketua Umum Partai Golkar itu masih akan terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik guna menghadapi Pilpres 2024.

Kata dia, Golkar masih terbuka dengan berbagai opsi capres yang telah bermunculan di publik.

"Opsi masih terbuka, mudah-mudahan keputusan tidak lama lagi. Jadi untuk teman-teman wartawan, masih tunggu satu-dua bulan lagi," ujar Airlangga.

Baca berita menarik lainnya di Google News