DPD Golkar Sumsel Ogah Komentar Isu Kudeta Airlangga Hartarto, Sebut Sumber Informasi Belum Jelas

Ridwan menilai ketidakjelasan arah Golkar membuat mesin partai seperti tidak bertenaga. Padahal, para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Golkar berlabuh. Sehingga menurutnya, seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Golkar di beberapa hasil survei.

"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.

Terpisah, Airlangga membantah ada agenda Munaslub yang dibahas dalam rapat Dewan Pakar Golkar. "Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum)," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7/2023).

Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. "Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ucap Airlangga.

Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. "KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ucap Airlangga.

Senada dengan Airlangga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan bahwa Dewan Pakar partainya tak berwenang mengevaluasi hasil Munas Golkar pada 2019. "Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli.

Menurut Doli, Dewan Pakar hanya bisa memberikan saran-saran terkait kebijakan partai. "Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," ujarnya.

Dia menjelaskan selama ini DPP Partai Golkar menjalankan keputusan Munas, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). "Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama," ungkap Doli.

Doli menerangkan Partai Golkar baru saja menggelar Rakernas dan Dewan Pakar juga memberi masukan. "Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga memastikan tidak ada agenda Munaslub partainya untuk mengevaluasi keputusan menjadikan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres hasil Munas 2019. "Tidak ada Munaslub," kata Dave di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Dave menegaskan hasil Munas Partai Golkar 2019 memutuskan Airlangga sebagai bakal capres. "Kan sudah putus ya jadi tidak mungkin diubah lagi, tidak ada Munaslub," ujarnya. (sp/abdul hafiz)

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel