DPD Golkar Sumsel Ogah Komentar Isu Kudeta Airlangga Hartarto, Sebut Sumber Informasi Belum Jelas

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumsel ogah komentar isu kudeta terhadap Ketua Umum Airlangga Hartarto.

"Golkar Sumatera Selatan tidak bersikap dan tetap komitmen dengan putusan Rakernas. Sampai saat ini kita tetap solid karena di Partai Golkar itu memegang teguh prinsip konstitusional partai AD/ART," tegas DR Hilmin Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Sumsel 2, Selasa (11/7/2023).

Alasan belum bisanya mereka menanggapi lantaran memang belum ada dalam bentuk surat, dalam bentuk apapun itu.

Baru sebatas pemberitaan yang belum jelas juga sumbernya, belum terkonfirmasi secara jelas.

"Kami dari Partai Golkar Sumsel belum tahulah. Itu baru pemberitaan yang belum jelas. Ada mekanisme partailah," katanya.

Baca juga: Idun Jemaah Haji OKI Hilang di Tanah Suci, PPIH Surati Kepolisian Arab Saudi, Pencarian Dilanjutkan

Menurutnya, sampai saat ini belum tahu informasi itu. Baru pemberitaan yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Ia mengatakan, sumber informasinya saja belum jelas. Pastinya kan harus sesuai mekanisme AD/ART. Kalau itu menurutnya belum terlalu dinilah Golkar sampai ke daerah menyikapi atau merespon itu.

Sampai saat ini pihaknya tetap sesuai keputusan partai terakhir Rakernas bahwa semua diserahkan kepada Pak Airlangga untuk keputusan menetapkan Calon Presiden, Wakil Presiden koalisi dengan partai manapun.

Terkait adanya gonjang-ganjing itu, tidak boleh terlalu dini mengambil sikap. Kalau terlalu dini dianggap itu inkonstitusional sikap kita itu.

"Maka dari itu DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel belum ada sikap dan tidak perlu menyikapi itu. Karena belum jelas juga informasinya. Kita tetap berpegang teguh dengan AD/ART, keputusan Rakernas kemarin," ujar Hilmin.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang isu 'kudeta'. Posisinya sebagai Ketum Partai beringin itu diancam dengan bergulirnya isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digulirkan oleh Dewan Pakar Partai Golkar.

Menurut anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam, Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat di kediaman Agung Laksono di kawasan Cipinang, Jakarta, Minggu (9/7). Ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapat ini, termasuk mengevaluasi keputusan munas Golkar pada Desember 2019 yang memutuskan ketum mereka, Airlangga Hartarto, jadi calon presiden.

Ridwan menjelaskan, arah pencapresan Golkar belum jelas usai munas tahun 2019 itu. Padahal keputusan untuk mengusung Airlangga itu sudah keluar dari empat tahun lalu.

"Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal sudah hampir 4 tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas belum kelihatan," kata Ridwan, Senin (10/7/2023).

Ridwan mengakui pada tahun lalu Golkar menjalin kerja sama dengan PAN dan PPP untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, lanjutnya, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres. "Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” imbuhnya.

Ridwan menilai ketidakjelasan arah Golkar membuat mesin partai seperti tidak bertenaga. Padahal, para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Golkar berlabuh. Sehingga menurutnya, seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Golkar di beberapa hasil survei.

"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.

Terpisah, Airlangga membantah ada agenda Munaslub yang dibahas dalam rapat Dewan Pakar Golkar. "Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum)," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7/2023).

Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. "Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ucap Airlangga.

Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. "KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ucap Airlangga.

Senada dengan Airlangga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan bahwa Dewan Pakar partainya tak berwenang mengevaluasi hasil Munas Golkar pada 2019. "Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli.

Menurut Doli, Dewan Pakar hanya bisa memberikan saran-saran terkait kebijakan partai. "Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," ujarnya.

Dia menjelaskan selama ini DPP Partai Golkar menjalankan keputusan Munas, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). "Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama," ungkap Doli.

Doli menerangkan Partai Golkar baru saja menggelar Rakernas dan Dewan Pakar juga memberi masukan. "Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga memastikan tidak ada agenda Munaslub partainya untuk mengevaluasi keputusan menjadikan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres hasil Munas 2019. "Tidak ada Munaslub," kata Dave di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Dave menegaskan hasil Munas Partai Golkar 2019 memutuskan Airlangga sebagai bakal capres. "Kan sudah putus ya jadi tidak mungkin diubah lagi, tidak ada Munaslub," ujarnya. (sp/abdul hafiz)

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel